KLHK

Kapal bermuatan 30 meter kubik kayu ilegal diamankan Tim Operasi Gabungan BKSDA Kaltim.

Kaltimtoday.co - Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengamankan kapal bermuatan 30 meter kubik kayu di Kaltim. Sebanyak 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam keterangan tertulis KLHK seperti dilansir dari Detik.com, kayu tersebut diamankan dalam operasi gabungan pada Jumat (14/6). Dari operasi gabungan, diamankan 16 orang dan kapal KLM Kartika bermuatan 30 meter kubik kayu Galam dari kawasan CA Teluk Apar di Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, Kaltim.

Sedangkan, kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial MY (nakhoda) dan IK (pembeli). MY dan IK telah dititipkan di Polresta Samarinda untuk menjalani proses penyidikan. Sementara itu, barang bukti berupa kapal dan muatannya diamankan di Pelabuhan Samarinda.

Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan BKSDA Kaltim tentang adanya kegiatan pengangkutan kayu Galam di dalam Kawasan Cagar Alam Teluk Apar pada 13 Juni 2019. Kemudian Balai Gakkum Wilayah Kalimantan melalui Seksi Wilayah II Samarinda melaksanakan Operasi Gabungan bersama BKSDA kaltim.

Kemudian Balai Gakkum Wilayah Kalimantan melalui Seksi Wilayah II Samarinda melaksanakan Operasi Gabungan bersama BKSDA Kaltim. Pada Jumat (14/6) sekira pukul 11.30 Wita, tim menjumpai dan mengamankan KLM Kartika yang bermuatan kayu Galam.

Di lokasi tersebut Tim Operasi Gabungan mengamankan dan memintai keterangan nakhoda kapal (MY), ABK dan buruh. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, kemudian Tim Operasi Gabungan mencari dan mengamankan IK di Wisma Eja Tanah Grogot. Kemudian Tim Operasi Gabungan mengamankan dan membawa pelaku dan barang bukti ke kantor Balai Gakkum Wilayah Kalimantan di Samarinda.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau Pasal 12 huruf k jo Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

[TOS | DETIK.COM]