Kaltimtoday.co - Sudah 326 hari, posisi wakil wali kota (wawali) Samarinda kosong. Elit politik di Samarinda terus berkonflik dan saling sandera, sehingga lambat mencari titik temu.

Hingga Sabtu (19/1/2019), DPRD Samarinda tidak kunjung memberikan rekomendasi dua nama calon wawali. Padahal, apabila dihitung sejak Nusyirwan Ismail meninggal, 27 Februari 2018, maka kekosongan jabatan wawali sudah hampir satu tahun. 

Kepada media, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang mengaku, menunggu rekomendasi dua nama dari DPRD Samarinda. Namun, tidak kunjung memberikan rekomendasi. Surat sama sekali belum diterima.

“Katanya DPRD mau berkirim surat. Tapi sampai sekarang suratnya tak sampai-sampai," kata Syaharie Jaang.

Meski demikian, dengan dua nama yang akan disodorkan ke DPRD Samarinda, menurut Jaang, dirinya belum mengetahui. Pasalnya, partai politik yang menjadi pengusungnya, juga belum menyetorkan nama.

"Soal dua nama, saya juga belum tahu,” tambahnya. 

Ketua DPD Demokrat Kaltim itu menepis, isu yang menyebut dirinya sengaja menghalangi proses penggantian wawali Samarinda.

"Dari dulu itu DPRD mau bersurat, tapi tak bersurat-surat juga. Kemudian ada juga (partai koalisi pengusung) katanya mau bertemu. Tapi semuanya mau-mau saja. Tapi tak pernah ketemu,” lanjutnya.

Wali kota dua periode itu mengaku menantikan pendamping, wawali, di Balai Kota. Sebab, kehadiran wawali dapat membantu tugasnya memimpin Kota Tepian dengan jumlah penduduk sekira 1 juta jiwa. 

Seperti diketahui, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wawali diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. UU ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2016. Saat itu, sebagian besar partai di DPR sudah menyatakan diri sebagai partai pendukung pemerintah.

"Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung," sebut Pasal 176 ayat 1 UU itu.

Pasal 176 ayat 2 dalam UU tersebut mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan dua orang calon wakil wali kota.

Aturan ini menggantikan UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berlaku sebelumnya. Namun, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wawali yang diatur UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak jauh berbeda: partai politik adalah pengusul nama calon wawali yang kemudian dipilih DPRD.

"Itukan amanat UU. Saya sejak pagi sudah keliling, kalau ada wawali, kan bisa berbagi,” pungkasnya.

Pada Pilkada 2015, ada tiga partai pendukung pasangan Jaang-Nusyirwan, yakni Partai Demokrat, PKS, dan NasDem. 

Sampai saat ini, diketahui, masing-masing partai tersebut sudah menyodorkan satu nama yang akan diusung sebagai calon wawali. Demokrat mengusung Barkati, tokoh masyarakat Samarinda dan Aparatur Sipil Negara. Kemudian, PKS mengusung Sarwono, anggota DPRD Samarinda, dan NasDem mengusung Saefuddin Zuhri, anggota DPRD Kaltim. 

Dari tiga nama tersebut, hanya ada dua nama yang bisa diusulkan ke DPRD Samarinda, untuk selanjutnya dipilih sebagai wawali. Demokrat bersikeras tetap menyodorkan nama, meski Syaharie Jaang notabene merupakan kader Partai Demokrat. 

[TOS | PAS]