Kaltimtoday.co - Maraknya tambang ilegal di Kaltim mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aparat penegak hukum, polisi dan inspektorat daerah, diminta meningkatkan pengawasan dan penindakan. Sebab, tindakan itu sangat merugikan daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai menggelar penandatanganan komitmen pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama gubernur dan bupati/wali kota se-Kaltim, di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (26/6/2019).

“Tambang ilegal itu jelas pelanggaran hukum. Di Kaltim banyak terjadi karena kurang pengawasan. Inspektorat provinsi perlu diperbanyak dan yang di kabupaten/kota diberdayakan. Polisi dan aparat penegak hukum dari kepolisian perlu bersinergi,” ujar Alexander Marwata kepada awak media. 

BACA JUGA: 

Bawa Isu Kepemimpinan Perempuan, Hanna Pertiwi Harumkan Nama Unmul di OYTW 2019

Dikatakan dia, praktik tambang ilegal berdasarkan hasil penelitian KPK beberapa waktu lalu bukan tidak diketahui pelakunya. Para pelaku sangat jelas orang-orangnya. Bahkan batu baranya dimanfaatkan untuk apa juga mudah diketahui.

“Penegakkan hukum yang harus didorong. Dilakukan penindakan. Kalau tidak nanti jadi preseden buruk dan akan terus berulang,” tuturnya.

BACA JUGA:

Kasus Manipulasi Perhitungan Suara PPK Loa Janan Ilir Mulai Naik ke Meja Hijau

Disebutkan dia, KPK tidak bisa terlalu jauh mengambil tindakan. Namun akan brupaya mendorong pemerintah dan aparat terkait untuk bergerak maju.

“Kami siap supervisi dan kami akan monitor perkembangannya. Tambang ielgal itu jelas merugikan negara. Mereka ambil batu bara tapi tidak bayar pajak dan royalti,” pungkasnya.

[TOS]