Kaltimtoday.co - Formulir C6 yang seharusnya diberikan kepada warga, namun oknum dari penyelenggara pemilu malah menyalahgunakan. Terjadi dalam kasus money politic yang melibatkan caleg-caleg dari Partai Nasdem.

Form C6 ialah surat pemberitahuan pemilih. Formulir ini digunakan untuk mendaftar pada saat berada di TPS. 

Ketua KPPS TPS 09 Jalan Pramuka 3 Ernawati ketahuan melakukan jual-beli form C6, Rabu (17/4/2019) lalu. Sebanyak 40 lembar form C6 yang disalahgunakan.

Penyalahgunaan form C6 yang juga dilakukan oleh  Ernawati sungguh memprihatinkan. Form C6 dijual Erna seharga Rp 100 ribu per lembarnya. Dana dari caleg akan diberikan kepada Ernawati setelah pencoblosan.

Kepada Kaltimtoday.co, Pengamat Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah mengatakan, pelaku yang melakukan politik uang akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 523  Ayat 3 UU 7/2017 tentang Pemilu. Ancaman hukuman yang akan diberikan paling lama 3 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 36 juta. 

Namun, dikarenakan adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dalam politik uang, pelaku juga akan dikenakan Pasal 554 UU/2017. Isinya yaitu pidana bagi penyelenggara ditambah 1/3 dari ketentuan pidana menurut UU pemilu tersebut.

"Kalau ancaman hukumannya di Pasal 523 Ayat 3 itu 3 tahun, maka pelenggara ditambah lagi 1/3 dari 3 tahun itu. Jadinya 4 tahun," jelas pria yang akrab disapa Castro itu.

Castro meminta Bawaslu Samarinda dan Gakkumdu Samarinda harus mampu mengurai peristiwa dugaan politik uang tersebut. Dari siapa pelakunya (pleger), siapa yang turut melakukan (medepleger), serta siapa yang menyuruh melakukan (doen plegen). 

"Jangan sampai berhenti  hanya di pelaku lapangan alias yang disuruh. Sementara, mengabaikan pelaku yang menyuruhnya," tegasnya.

[DSY | TOS]