MEGA ASRI/KP

Ketua KPU Bontang Erwin

Kaltimtoday.co, Bontang - KPU Bontang belum bisa menetapkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Mengingat belum adanya surat balasan dari Mahkamah Konstitusi (MK) kepada KPU RI terkait daftar kabupaten/kota yang mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Ketua KPU Bontang Erwin mengatakan, sesuai Surat Edaran KPU RI nomor 986/PL.01.9_SD/03/KPU/VII/2019  tertanggal 3 Juli 2019, penetapan caleg terpilih bisa dilakukan ketika KPU RI sudah mengirimkan surat, terkait data daerah yang tidak mengajukan PHPU. Di dalamnya menyebutkan tahapan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, maka dilakukan paling lambat 3 hari setelah MK mencantumkan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK).

"Hal itu sesuai dengan PKPU nomor 7/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 10/2019," jelas  Erwin saat ditemui di acara upacara HUT Bhayangkara ke-73, Rabu (10/7).

Pada surat edaran itu, lanjut Erwin, sesuai peraturan MK pencatatan permohonan dalam BPRK dilakukan 1 Juli 2019. KPU, sebut dia, telah bersurat pada MK perihal permintaan data rekapitulasi, permohonan perkara PHPU.

"KPU meminta data rekapitulasi sebagai dasar atau rujukan KPU untuk penetapan atau penundaan penetapan ambang batas, perolehan kursi, serta calon terpilih," ujarnya.

Selain itu, KPU RI juga akan mengedarkan surat dari MK terkait penetapan kursi dan calon terpilih tanpa PHPU. Kemudian, MK akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU mengenai daftar kabupaten/kota yang terdapat PHPU. 

"Namun ternyata balasan surat dari MK terkait data rekapitulasi masih diverifikasi, sehingga MK akan menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL)," terang dia.

Nah, lanjutnya, informasi secara resmi dari MK ini belum diterima oleh KPU RI dala bentuk surat kepaniteraan MK. Alhasil, sambung Erwin, KPU kabupaten kota diminta melakukan penundaan penetapan calon terpilih. 

"Penetapan bisa dilakukan paling lambat 5 hari setelah KPU RI mendapat surat dari panitera MK mengenai daftar daerah yang terdapat permohonan PHPU," ungkapnya.

Disinggung mengenai pelantikan anggota DPRD Bontang yang terpilih pada Pileg April lalu, menurut Erwin hal itu menjadi domain Setwan Bontang. Pihaknya hanya memiliki kewenangan penetapan pemenang pemilu saja.

"Tetapi, masih belum ada gambaran waktunya," ujarnya.

Yang jelas, lanjut Erwin, ketika surat sudah terbit dari MK, diserahkan ke KPU RI, barulah penetapan bisa dilakukan.

 "Semoga dalam dua hari ini sudah ada surat dari MK, setelah surat itu terbit paling lambat 5 hari penetapan bisa dilakukan," pungkasnya.

[RI | TOS]