Kaltimtoday.co - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas kuota produksi batu bara sejumlah provinsi. Kaltim salah satu provinsi dengan pemangkasan terbesar. Nyaris setengah dari total produksi tahun lalu. 

Kaltim tahun ini hanya dibolehkan memproduksi batu bara sebanyak 33,28 juta ton. Padahal, tahun lalu, total produksi batu bara mencapai 69,64 juta ton. Pemangkasan ini tidak hanya dialami Kaltim, tapi juga daerah penghasil batu bara lain di Kalimantan, seperti Kalsel, Kalteng, dan Kaltara. 

“Pemotongan kuota produksi karena kewajiban perusahaan memasok hasil produksi untuk kebutuhan dalam negeri tidak tipenuhi,” kata Dirjen Mineral Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot seperti dilansir dari Majalah Tempo, Rabu (6/3/2019) lalu. 

Kewajiban perusahaan pemegang IUP untuk memasok kebutuhan dalam negeri diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 3 huruf c dalam UU tersebut menyebutkan ketersediaan mineral dan batu bara sebagai bahan baku sumber energi dalam negeri bertujuan mendukung pembangunan nasional.

Temuan Kementerian ESDM, sejumlah perusahaan pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban DMO tersebut. Bahkan ada perusahaan yang sama sekali tidak menjual untuk kebutuhan dalam negeri. 

Sehingga, perusahaan yang tidak memenuhi DMO pada 2018 mendapatkan sanksi berupa pemotongan kuota produksi untuk 2019, serta pengurangan kuota ekspor. 

Atas kebijakan tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor mengaku, sudah menyurati Kementerian ESDM. Isran meminta keputusan tersebut dikaji ulang. Bahkan dibatalkan. Pasalnya, jika pemangkasan produksi dilakukan secara besar-besaran, akan berdampak signifikan terhadap perekonomian di Kaltim.

“Kaltim akan mengalami masalah besar karena produksi batu bara dari IUP dibatasi. Pertumbuhan ekonomi bisa di bawah 3 persen lagi,” ujar Isran Noor. 

Isran memprediksi, jika Kementerian ESDM bersikukuh menerapkan kebijakan tersebut industri batu bara Kaltim akan terpukul. Otomatis, perekonomian masyarakat Bumi Etam terganggu. Angka pengangguran bakal naik signifikan. 

“Semoga surat itu dibatalkan. Saya sudah bersurat ke presiden, supaya jangan dibuat Kaltim semakin menderita,” pungkasnya. 

[TOS | Majalah Tempo]