Kaltimtoday.co - Sejak 2014, masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Islamic Centre Samarinda, getol menyuarakan penolakan pembangunan Hotel Premibiz. Hotel yang dibangun persis di sebelah Masjid Islamic Centre.

Meski tidak didengar mendapat respon dari pemerintah, penolakan warga itu masih terus disuarakan sampai saat ini.

Jumat (4/1/2019), Forum Masyarakat Peduli Islamic Center (FMPIC) kembali menemui Gubernur Kaltim Isran Noor. Mereka meminta Isran Noor untuk membatalkan proyek pembangunan Hotel Primebiz tersebut. Sebab, lokasinya sangat dekat dengan Masjid Islamic Center di Jalan Slamet Riyadi. Selain banyaknya kejanggalan dalam pembangunan hotel. 

FMPIC setidaknya menemukan dua keganjilan dalam proyek yang dikerjakan PT Wijaya Utama Lestari tersebut. Pertama, izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan Pemkot Samarinda. IMB yang dipasang di lokasi pembangunan bernomor 50/DPMPTSP-KS/IMB/C/I/2018. Sementara yang dilaporkan ke Pemprov Kaltim bernomor 154/DPMPTSP-KS/IMB/C/I/2018.

Dua IMB yang berbeda itu dianggap janggal. Terlebih, IMB diberikan saat mayoritas warga di sekitar lokasi pembangunan masjid menolak. Dalam Permendari Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, diatur jelas IMB terbit harus mendapat persetujuan warga.

Kemudian penerbitan IMB berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018, diatur jarak pendirian tempat hiburan, maupun hotel, minimal berjarak 300 meter dari rumah ibadah.

Keganjilan kedua, label syariah atas pembangunan hotel tersebut. Pasalnya,  menurut FMPIC, berdasarkan hasil konfirmasi ke Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), sama sekali tidak pernah menerbitkan sertifikat hotel syariah atas Hotel Primebiz yang bakal dibangun di samping Masjid Islamic Center.

“DSN mengaku tak pernah menerbitkan sertifikasi syariah untuk Hotel Primebiz Samarinda. Lalu dari mana PT WUL dapat sertifikat itu? Kami sudah laporkan PT WUL ke Mabes Polri karena menyebarkan berita bohong soal label syariah itu,” tegas Kuasa Hukum FMPIC, Mukhlis Ramlan. 

Atas keganjilan itu, Ketua FMPIC Datu Hairul Usman menyatakan, pihaknya bersama warga akan tetap konsisten menolak pembangunan Hotel Primebiz. 

Hingga saat ini sudah ada 25 ketua RT dari sekitar lokasi pembangunan hotel yang menolak. Penolakan warga disertai dengan tandatangan dan stempel ketua RT masing-masing. 

Selain menyampaikan penolakan ke Isran Noor, warga juga menyampaikan penolakan ke Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang. 

“Tetap kami tolak meski sudah berizin, karena sama sekali tidak ada garansi tidak akan terjadi maksiat di hotel itu. Apalagi kami MUI tidak pernah menerbitkan sertifikat syariah untuk hotel itu,“ pungkasnya. 

[WAL | TOS]