Kaltimtoday.co - Suara penolakan warga tentang keberadaan Karaoke Keluarga Masterpiece di lingkungan Jalan Suwandie masih berlanjut sampai saat ini. Masalah pun tak kunjung selesai hingga membuat pihak Masterpiece seakan tidak tenang menjalankan bisnis karaoke keluarga. Tidak lama kemudian Masteriece berinisiatif meminta bantuan Kelurahan Gunung Kelua untuk menggelar uji publik tentang keberadaan karaoke keluarga tersebut. 

Tepat hari Sabtu, 6 Januari 2018 lalu acara rembuk Uji Publik diadakan di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal, PerizinanTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP), anggota Komisi III DPRD Samarinda, Lurah Samarinda Ulu, aliansi warga terdiri dari ketua RT 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,BEM KM Unmul, KAMMI Samarinda dan KAMMI Kaltim-Kaltara serta pihak pemohon Uji Publik dari perwakilan Masterpiece.

Diberi kesempatan untuk berbicara, Roro selaku perwakilan dari DLH mengaku bahwa bukan pihaknya yang mengukur jarak Masterpiece sesuai dengan Perda kota Samarinda no. 5 tahun 2013.“DLH belum mengeluarkan surat apapun sambil menunggu masukan dari masyarakat. DLH mau mengeluarkan surat apabila urusan sudah clear ditataran masyarakat”, ungkapnya.

Kesempatan berikutnya Tuti selaku perwakilan dari DPMPTSP turut menyayangkan mengapa setelah Masterpiece berdiri baru terjadi konflik. Pihaknya menyatakan izin Masterpiece sudah keluar sejak Mei 2017 lalu. SetelahTuti memaparkan terkait masalah perizinan, lalu dia menjelaskan beberapa selisih jarak antara Masterpiece dari : 1. Jalan Ki Hajar Dewantara (550 meter); 2. Masjid Darul Hanan Jalan M. Yamin (350 meter) ; 3. kedepan Kampus STIMIK Wicida (260 meter) ; 4. Masjid Muhammad Sultan Sulaiman Jalan Suwandie (300 meter) ; 5. Masjid Babussalam Jalan M. Yamin (350 meter). Sedangkan wargab anyak menyayangkan beberapa kantor dan instansi Pemerintahan tidak diukur seperti, kantor BPK dan rumah Wakil Walikota Samarinda.

Senada dengan aspirasi dari warga, Mursyid Abdul Rasyid, anggota komisi III DPRD Samarinda menambahkan seharusnya saat meminta izin kepada warga, harusnya DLH mengumpulkan seluruh ketua RT yang ada disekitar Jalan Suwandie, bukan hanya meminta persetujuan dari RT 24.

Tidak lupa perwakilan dari pengurus Masjid Muhammad Sultan Sulaiman, Yanto menegaskan harus adanya asas keterbukaan publik terkait izin Masterpiece agar dipublikasikan, sedangakan dari pihak Masterpiece tidak bisa mempublikasikan izin kepada warga yang menolak.

Ingin turut ambil suara, beberapa perwakilan mahasiswa dari BEM KM Unmul dan BEM FEB Unmul juga mengkritisi tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu ke pihak Universitas Mulawarman. Menjawab pertanyaan dari perwakilan mahasiswa, Barkati selaku pihak yang mewakili DPMPTSP menuturkan bahwa sebelumya sudah ada komunikasi ke Fakultas Hukum Unmul. Ia menyatakan cukup ke Dekan FH Unmul karena merupakan representasi dari Rektor. Tetapi mahasiswa membantah bahwa pertemuan tersebut tidak bisa mewakili keputusan Unmul. “Pertemuan tanggal 20 Desember 2017 kemarin di LKBH FH Unmul hanya pertemuan biasa, bukan untuk sosialisasi dari Masterpiece, ujar Miftahul Mubarok selaku perwakilan dari BEM KM Unmul.

Selama lebih dari 2 jam forum berlangsung, forum berakhir deadlock dan belum menghasilkan keputusan terkait hasil dari uji publik. Sebelum forum ditutup, Mursyid berupaya mengemukakan solusi dari permasalahan yang tak kunjung selesai tersebut ada di pasal 4 ayat 4 Perda no. 5 tahun 2013 yang intinya pihak Masterpiece akan mendapat teguran dengan batas waktu 1 sampai 5 tahun sembari mencari zona pindah untuk Masterpiece (tergantung kondisi permintaan warga). Ia juga menambahkan di pasal 5 mengatur izin ke institusi pendidikan seperti Unmul, STIMIK Wicida dan IKIP PGRI. “Harusnya izin juga keluar dari Dinas Pendidikan”, tutupnya.

[Dikirim oleh Pramuditya Rizani]


Artikel Terkait