Kaltimtoday.co - Perombakan pengurus DPW PKS Kaltim ditolak kader dan pengurus DPD PKS se-Kaltim. Keputusan tersebut dianggap cacat hukum dan inkonstitusional.

Hal itu disampaikan Ketua DPD PKS Balikpapan Mulhadi Ismail didampingi perwakilan 10 DPD PKS se-Kaltim saat menggelar konferensi pers di Sekretariat DPW PKS Kaltim, Jalan AW Syahranie, Kamis (27/12/2018). 

Menurut Mulhadi, ada kejanggalan di balik pemecatan Masykur Sarmian yang kemudiam digantikan Harun Al Rasyid yang dibacakan Ketua DPP PKS Wilda Kalimantan Aboe Bakar Al Habsyi di Balikpapan, Selasa (25/12/2018) lalu. Pasalnya, bentuk fisik SK DPP PKS soal pergantian tersebut tidak ada. Pencopotan Masykur Sarmian hanya melalui pesan singkat Whatsapp yang dibacakan Ketua DPP PKS Wilda Kalimantan.

“Pencopotan itu tidak sesuai AD/ART PKS. Bahkan di luar akal sehat,” tegas Mulhadi. 

Dikatakan dia, tidak ada alasan jelas dari DPP PKS merombak kepengurusan yang sudah terbukti sukses membesarkan PKS di Kaltim. Pasalnya, selama dijabat Masykur Sarmian, PKS Kaltim berhasil memenangkan berbagai konstelasi politik. Seperti Pilkada Berau, PKS berhasil memenangkan Muharram sebagai bupati. Kemudian, Pilgub Kaltim, PKS berhasil mengantarkan Hadi Mulyadi sebagai wakil gubernur.

Perombakan DPTW PKS Kaltim, tambah dia, akan mengganggu kerja-kerja PKS untuk suksesi pemilihan legislatif maupun presiden. 

“DPD PKS se-Kaltim sepakat mengecam dan menolak perombakan itu. Kami mendukung Pak Masykur Sarmian melakukan upaya sesuai konstitusional partai maupun hukum,” ujarnya. 

Seperti diketahui, perombakan pengurus PKS di berbagai wilayah bukan hal baru. Sebelumnya, pengurus PKS di provinsi lain, seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, dan Bali juga dirombak. Bahkan, beberapa partai resmi dipecat. Kuat dugaan, bersih-bersih  itu dilakukan untuk menyingkirkan loyalis mantan Presiden PKS Anis Matta. 

[WAl | TOS]