Kaltimtoday.co - Pembahasan APBD 2019 sudah dimulai. Salah satu yang dinantikan, alokasi anggaran untuk tambahan gaji guru honorer SMA/SMk se-Kaltim. Gaji guru honorer diusulkan naik, dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 2,75 juta per bulan. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Dayang Budiati mengatakan pihaknya tak henti hentinya berjuang untuk kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Salah satu buktinya, pendapatan guru non PNS telah ditambah Rp 700 ribu meski boleh dibilang terlambat karena berlaku hanya empat bulan dari 12 bulan yang dijanjikan. "Kami tidak pernah putus asa memperjuangkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, baik yang PNS maupun yang non PNS," ungkap Dayang.

Termasuk, memperjuangkan agar para guru bangsa ini juga mendapat hak setara dengan UMP Kaltim meski saat ini belum sampai pengesahan di APBD 2019 karena masih dalam proses pembahasan bersama anggota dewan. Dayang pun meminta dukungan dari para guru non PNS agar upaya tersebut berhasil. "Saya tidak bisa berjanji tapi kami berjuang. Ini masih dibahas, kalau memang dananya tersedia pasti akan diupayakan sesuai UMP Kaltim, itu komitmen kami," tegasnya.

Ditambah Sekretaris Disdikbud Kaltim Djoni Topan, saat ini belum ada kepastian Disdikbud Kaltim mendapat berapa anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). Namun pihaknya telah menghitung total kebutuhan anggaran untuk tambahan penghasilan guru honorer mencapai Rp 140 miliar. "Setahu saya pembahasannya belum final tapi kami telah menghitung sekitar Rp 140 miliar untuk memenuhi standar UMP Kaltim bagi guru honorer selama setahun. Kami sudah mengusulkan sesuai UMP Kaltim," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Tim TPAD Pemprov Kaltim yang juga Plt Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Meiliana mengaku, tambahan penghasilan tersebut sedang dibahas di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim. Nantinya, kenaikan tambahan honor untuk seluruh tenaga honorer di SMA sederajat bergantung ketersediaan anggaran di APBD 2019 yang dipatok Rp 10,475 triliun.

Diungkap Meiliana, rencana kenaikan tambahan honorer sudah disampaikan Isran Noor ketika memaparkan visi dan misinya di Rapat Paripurna DPRD Kaltim beberapa waktu lalu. Visi misi itu pula lah yang akan menjadi acuan TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) anggota dewan dalam merumuskan kebijakan kebijakan Isran-Hadi, termasuk di dalamnya soal gaji honorer di bawah kewenangan Pemprov Kaltim. "Kami akan memasukkan itu dalam KUPA PPAS (Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara) yang sedang dibahas TPAD," kata Meiliana.

Karena masih dalam proses pembahasan, pihaknya pun belum bisa menyebut berapa besaran tambahan yang akan dimasukkan dalam APBD 2019. Meski sebelumnya para guru dan tenaga honorer SMA sederajat melalui Forum Sahabat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer (FORSA-PTKH) Kaltim telah meminta agar tahun depan gaji pendidik dan tenaga kependidikan SMA sederajat bisa setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim yang telah ditetapkan menjadi Rp 2,74 juta.

"Kan di September lalu kita sudah anggarkan tambahan Rp 700 ribu. Nah untuk tahun depan kita akan lihat lagi nanti ketersediaan anggaran kita. Kalau memang dananya ada dan gubernur menetapkan segitu kenapa tidak," ujar Meiliana.

[TOS]


Artikel Terkait