Hasrat Kaltim memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tampaknya harus ditahan sementara waktu. Sebab, sampai 2025, pemerintah lebih fokus pada penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).

-

Kebijakan Energi Nasional (KEN) pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut dinilai sebagai pengulangan kebijakan pemerintahan sebelumnya (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). Yakni, menempatkan pembangunan PLTN sebagai opsi terakhir. “Sejak dulu sampai sekarang bukan prioritas (PLTN). Sedangkan EBT diprioritaskan hingga tahun 2025,” beber Hadi Mulyadi, wakil ketua Komisi Energi DPR RI saat dikonfirmasi, kemarin (9/10).

Namun, jika dikatakan hanya wacana, menurut Hadi agak kurang pas. Karena pengembangan PLTN sudah lama dilakukan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Di pihak lain, Komisi Energi juga sudah membentuk kaukus nuklir yang bertugas mendorong pemerintah menggunakan PLTN.

Daripada menunggu terwujudnya PLTN, tambah dia, lebih baik pemerintah daerah di Kaltim mendesak PLN menuntaskan pembangunan interkoneksi jaringan listrik Kalimantan. Itu untuk menuntaskan permasalahan listrik yang kerap muncul. “Saya sudah berkali-kali minta cepat diselesaikan. Mungkin terhambat karena masalah pembebasan lahan, faktor alam, dan luasnya luasan yang harus dikerjakan,” ungkap Hadi.

Solusi jangka pendek biarpet yang hingga kini masih terjadi, menurut Hadi, adalah dengan memperbanyak pembangkit listrik skala kecil. Tujuannya, menambah dan memperkuat suplai listrik yang sudah ada. Hal lain yang tak kalah penting, PLN harus bereaksi lebih cepat terhadap bencana alam yang berpotensi pada terganggunya pasokan listrik ke masyarakat.

Sementara itu, mengenai biarpet listrik di Kaltim memang kerap terjadi karena gangguan jaringan. Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Wilayah Kaltim-Kaltara (Kaltimra) Wijayanto Nugroho mengatakan, gangguan tersebut terjadi karena bencana alam hingga pohon yang roboh dan mengenai jaringan listrik.

Dikatakan, PLN melalui area dan rayon setiap hari telah berupaya merintis ranting pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik. “Petugas diturunkan untuk mengatasi itu. Kami juga punya rencana kerja setiap bulan. Pohon atau ranting yang sudah terlihat akan menyentuh jaringan, langsung kami potong,” jelasnya.

Adapun meski bukan prioritas, kajian mengenai tempat yang ideal dibangun PLTN, menurut anggota Komisi Energi asal Kaltim Ikhwan Datuk Adam, tengah dijalankan Batan. “Waktu rapat dengan Batan belum lama ini, sudah kami (Komisi Energi) setujui pra-FS (feasibility study),” ucapnya.

Dia berharap, kesimpulan FS nantinya bisa menunjukkan bahwa ada daerah di Kaltim yang ideal dibangun PLTN. Sementara itu, soal kapan pengumuman daerah layak PLTN tersebut, mantan Wakil Bupati Penajam Paser Utara itu menyampaikan, paling cepat awal 2018.

Terkait lahan, Pemkab Berau sudah menyiapkannya di Kecamatan Talisayan. Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menyebut, keperluan lahan PLTN sekitar 30 hektare. Namun, pihaknya akan menyiapkan lahan seluas 100 hektare.

Sebelumnya, Pemprov Kaltim tak bisa berbuat banyak untuk mempercepat proyek PLTN. Mengingat, saat ini yang diperlukan adalah izin dari Presiden Jokowi. “Ada arahan dari Pak Gubernur Kaltim (Awang Faroek Ishak) cooling down dulu,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim Prof Dwi Nugroho Hidayanto, Minggu (8/10).

Sebab, kebijakan energi untuk go nuclear merupakan domain pemerintah pusat. Sepanjang lampu hijau itu belum dikeluarkan, pembangunan PLTN akan terbentur hal tersebut. “Semangat apapun kita, kalau pusat tidak mengizinkan, tidak bisa,” kata pria berkacamata itu.

Ada dua regulasi yang mengadang kebijakan pemanfaatan nuklir untuk penyediaan setrum. Pertama, PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam aturan itu, pemanfaatan nuklir sebagai opsi terakhir. Saat ini, pemerintah masih mengandalkan sumber energi dari fosil, antara lain batu bara, minyak, dan gas bumi. Setelah itu habis, baru mengkaji pemanfaatan nuklir.

Kedua, PP 2/2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir. Di situ disebutkan, pembangkit listrik tenaga nuklir yang bisa dibangun adalah yang telah beroperasi secara komersial. (pra/rom/k8)


SUMBER: PROKAL.CO