Kaltimtoday.co – Edi Damansyah baru selesai dilantik sebagai Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) definitif pada Kamis (14/2) di Pendopo Lamin Etam, Samarinda. Dalam momen itu, Edi menjelaskan komitmennya terhadap pengeyahan korupsi di Kukar. Mengingat pada 2017 Kukar pernah dibuat gempar setelah Rita Widyasari dicokol KPK lantaran terbukti menerima gratifikasi.

“Saya kira  sistemnya sudah terbangun. Sekarang kalau di perizinan (pelaku usaha) sudah terbangun OSS,” ujarnya.

OSS yang dimaksud Edi adalah Online Single Submission (OSS) merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Edi mengaku telah menyampaikan intruksi kepada jajaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPD-PTSP) di wilayahnya. 

Menurutnya langkah untuk memudahkan pelayanan masyarakat memang harus menggunakan sistem teknologi. Hal ini juga akan mengurangi layanan yang memerlukan masyarakat bertemu muka dengan jajaran pemerintahan. Kasus korupsi yang pernah terjadi di Kukar bagi Edi sudah cukup jadi pelajaran.

“Bupati itu kerja, bupati itu pelayan masyarakat tidak ada yang istimewa saya jalankan dengan niat lillahi taala. Saya mohon dukungan semua pihak. Saya tulus melayani Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Saat ini, kata Edi, Kukar dihadapkan dengan sejumlah pekerjaan rumah yang berkaitan dengan pemenuhan layanan dasar. Seperti di antaranya ketersediaan air bersih, memperbaiki layanan kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan.

Untuk hal yang disebut terakhir, Edi mengatakan telah membuat cetak biru solusi pengentasan kemiskinan. Ia membentuk forum yang berisi para pengusaha yang mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Prioritas dari forum ini jelas Edi harus memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kukar. Salah satu program yang akan dilakukan yaitu festival bedah rumah penduduk miskin yang berasal dari dana CSR.

"Semuanya kita bersinergi. Selama ini kita jalan-jalan sendiri, sekarang sinergi,” pungkasnya.

[WWL | TOS]