Kaltimtoday.co - Pro dan kontra  rencana pembangunan hotel di samping Masjid Islamic Center Samarinda terus mencuat. Salah satu respon kontra dari warga sekitar atas rencana pembangunan hotel Primebiz dibuktikan atas dilakukannya aksi penolakan pada, Jum'at (29/12) lalu. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Islamic Center; terdiri atas warga Jalan Meranti, Jalan Cendana, Jalan Slamet Riyadi, beberapa Organisasi Maryarakat (Ormas), dan Organisasi Kepemudaan (OKP) menyuarakan tegas menolak rencana pembangunan hotel tersebut. 

Selain melakukan aksi demonstrasi, warga juga menggalang simpati dengan meminta dukungan berupa tanda tangan dari masyarakat yang melintas di depan Islamic Center. Warga menilai, pembangunan hotel tepat di samping ikon terbesar umat muslim Kaltim itu telah menodai tempat ibadah. Meski rencana pembangunan yang berkembang menegaskan, hotel tersebut akan dibangun bernuansa syariah, tetapi warga tetap bersikukuh menolak karena sampai saat ini belum mengantongi rekomendasi yang dikeluarkan oleh MUI. Baik Samarinda, Kaltim, maupun pusat.

Datu Hairil Usman selaku tokoh masyarakat dan peserta aksi tersebut menegaskan, jika sampai saat ini belum ada bukti otentik dari MUI atas pembangunan hotel Primebiz yang bernuansa syariah. "Kami menolak pembangunan hotel tersebut karena sampai detik ini belum ada bukti resmi dari MUI yang menegaskan bahwa hotel Primebiz dibangun berlandaskan syariah. Selain itu lahan 7,2 hektar yang akan dibangun juga masih bermasalah", tegas Datu.

Oleh karena itu, warga menilai pembangunan hotel di samping masjid terbesar di Kalimantan tersebut adalah sebuah kesalahan fatal jika pemerintah menerbitkan izin dikarenakan masih belum adanya rekomendasi langsung dari MUI Samarinda atau Kaltim. 

Selain itu, warga ingin merekomendasikan agar Pemkot Samarinda bisa bersikap tegas terkait permasalahan ini. Komnas HAM Republik Indonesia juga telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada pemerintah kota Samarinda bahwa:

1. Meminta Pemkot Samarinda untuk tidak terlebih dahulu menerbitkan izin pembangunan hotel sebelum adanya penyelesaian permasalahan penolakan dari warga sekitar Islamic Center.

2. Meminta Pemkot Samarinda untuk melakukan langkah preventif berkoordinasi dengan instansi lainnya untuk menghindari terjadinya konflik horizontal di masyarakat terkait dengan pembangunan hotel di samping Islamic Center.

3. Membuka ruang komunikasi dan dialog secara kekeluargaan dengan warga masyarakat yang menolak pembangunan hotel untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut.

Surat rekomendasidari Komnas HAM tersebut menjadi alasan kuat warga. Selama permasalahan pembangunan hotel disamping Islamic Center belum selesai maka bentuk-bentuk penolakan akan terus disuarakan.


[Aditya Ferry]