Kaltimtoday.co - Aktivitas penambangan batu bara berdampingan dengan fasilitas umum (fasum) terus mengancam. Kali ini terjadi di RT 6, Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Samarinda. Lokasinya tak sampai 100 meter dari SMP 33 Samarinda. Bahkan, sangat dekat dengan jalan utama di kawasan tersebut.

Padahal, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen-LH) Nomor 04 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batu Bara mensyaratkan, tambang minimal berjarak 500 meter dari fasilitas umum.

Dari pantauan dilokasi, sepanjang Jalan Al Hasnie menuju Kelurahan Bantuas, kanan dan kiri jalan tak bisa lepas dari bayang-bayang praktik emas hitam. Bukan hal baru jika kelurahan terakhir yang berbatasan dengan Sangasanga, Kukar, itu ramai dengan penambangan batu bara.

Jika 10 April lalu penambangan di kawasan tersebut masih bisa dilihat jelas dari Jalan Al Hasnie. Namun, sejak Minggu (22/4), pagar seng keliling terpasang menutup area lubang tersebut.

Berdasarkan penuturan Istiqamah, warga di Desa Bantuas, sebelumnya sempat terjadi longsor. “Kurang semeter dari longsoran itu jalan utama (Jalan Al Hasnie),” sebutnya seperti dikutip dari kaltim.prokal.co.

Di depan muka sekolah, area yang kini tertutup untuk umum itu diketahui sudah ditambang sejak dua bulan lalu. Namun, baru menjelang akhir pekan lalu batu baranya dieksploitasi.

Diungkapkan Istiqamah, dia tak mengetahui benar jam kerja alat berat tersebut. “Tidak terlalu dekat, jadi tidak terlalu mendengar,” sebutnya. Diungkapkannya pula, informasi aktivitas yang dekat dengan jalan utama dan proyek tol Samarinda-Balikpapan itu tentu bisa mengancam aktivitas keseharian warga. “Bahayanya kalau jalannya itu ikut longsor,” ujarnya.

Aspul Tamin (78), warga sekitar yang juga penjaga SMP 33. Dia menyebut, lahan yang kini tertutup pembatas seng itu disebutnya sebatas mengambil tanah padat. “Katanya seperti itu, perusahaan CV ATU kerja sama dengan PT Wika. Tanahnya itu kabarnya untuk mengeraskan lahan tol yang masih tanah basah atau rawa di daerah lain,” terang Aspul. “Tapi memang ada batu bara yang diambil,” sambungnya dengan nada pelan.

Aspul sedikit heran dengan informasi yang diperolehnya dari masyarakat. “Kok ada yang sebut tambang ilegal, mereka menambang pun rugi,” sebut pria lanjut usia tersebut. Menurut dia, CV ATU sudah memberikan timbal balik ke masyarakat sekitar, dengan memberikan uang bising atau yang lebih dikenal dengan sebutan uang debu. “Tidak menentu waktunya, kadang sebulan dua kali, bisa juga sekali. Besarannya Rp 300 ribu,” beber pria yang sudah tinggal di daerah tersebut sejak 1970-an silam.

Disinggung soal jarak terdekat dengan sekolah, Aspul memang tak bisa bicara banyak. Namun, dari mulutnya terucap, aktivitas tersebut sudah diketahui pihak sekolah. “Yang jelas tidak mengganggu anak-anak selama aktivitas belajar-mengajar,” ungkapnya.

SMP 33 lokasinya cukup jauh dari pusat kota Samarinda. Lebih miris, sekolah yang dibangun sejak 2002 silam setelah lahan 2 hektare milik Aspul dihibahkan ke pemerintah kota terbangun, di sekelilingnya pula ada aktivitas pertambangan. Sekolah ini memiliki 120 pelajar.

[Mao Iskandar | Kaltim Prokal]


Artikel Terkait