Kaltimtoday.co - Pemprov Kaltim telah menyepakati besaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 sebesar Rp 10,75 triliun. Hal ini disepakati dalam rapat paripurna dengan pihak DPRD Kaltim, Kamis, 22 November 2018.

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, mengatakan nilait itu meningkat dari APBD Perubahan sebelumnya. Kenaikan sekira Rp 600 miliar. Dalam rancangan KUA-PPAS, Pemprov Kaltim mematok target Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar Rp 5,45 triliun, Dana Perimbangan Rp 5,05 triliun, dan lain-lainya pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 22,15 miliar.

Dana tersebut akan dialokasikan Rp 10,65 triliun untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai ASN, belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan partai politik serta  belanja tidak terduga. 

“2019 ada program tambahan penyertaan modal untuk BPD Kaltimtara sebesar Rp 100 miliar,” ucap Hadi Mulyadi.

Sementara untuk belanja langsung, dia pastikan tetap proporsional. Semua dialokasikan hanya sebagai upaya mengejar pencapaian target sasaran pembangunan daerah pada rencana kerja (Renja) Pemprov Kaltim 2019 dan RPJMD Tahun 2019-2023.

“Pembahasan KUA-PPAS memang dinamis. Tapi saya meyakini bahwa dinamika tersebut dapat menghasilkan program pembangunan yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Kaltim,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun menyatakan kesepakatan tersebut buah kerja tim Banggar DPRD Kaltim dan TAPD dalam penyusunan rancangan APBD 2019.  “Ini hasil kesepakatan KUA-PPAS APBD 2019 Rp 10,755 triliun," terang Syahrun.

Ditambahkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim Zaenal Haq, untuk belanja APBD 2019 tetap memprioritaskan penanganan banjir di beberapa kabupaten kota, termasuk jalan jalan rusak. 

"Khusus untuk guru, kesejahteraan mereka akan ditambah di APBD 2019. Juga akan ada perbaikan sekolah rusak dan sekolah mangkrak. Untuk sekolah mangkrak karena kasus hukum, akan dikonsultasikan ke Kejaksaan apakah bisa dilanjutkan pembangunanya atau seperti apa. Yang jelas perhatian Isran-Hadi pada pendidikan sangat tinggi," pungkasnya.

[TOS]


Artikel Terkait