HUMAS PEMPROV KALTIM

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memberikan piagam penghargaan perencanaan pembangunan bagi kabupaten/kota terbaik, Rabu (10/4/2019). 

Kaltimtoday.co - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim digelar di Pendopo Odah Etam Jalan Gajah Mada, Rabu (10/4/2019).

Musrenbang Kaltim yang mengusung tema 'Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi' menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kaltim 2020. Musrenbang dibuka Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. 

Hadi mengemukakan, Musrenbang adalah tahapan akhir penyaringan aspirasi dari berbagai daerah di Kaltim. Musrenbang kali ini adalah pengumpulan hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, dan kabupaten/kota.

"Kita perlu menyamakan persepsi dalam membangun Kaltim. Kita juga perlu menginventaris semua kebutuhan kita," kata Hadi dalam sambutannya. 

Dalam Musrenbang pula, Pemprov melalui Bappeda Kaltim memberikan penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat kabupaten/kota. Tingkat Kabupaten, juara 1 Kutai Kertanegara, juara 2 Kutai Timur, dan juara 3 Berau. Pada tingkat Kota, juara 1 Balikpapan, juara 2 Samarinda, dan juara 3 Bontang. 

Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain menyebut prioritas RKPD 2020 meliputi pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan,  pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi, penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan, pemerataan dan peningkatan konektivitas pusat-pusat Industri, peningkatan ketahanan sumber daya air, energi dan daya dukung lingkungan hidup, peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah.

Pemprov menargetkan peningkatan dalam  pertumbuhan ekonomi sebesar 2,75-3,25 persen, penyesuaian angka inflasi pada 3,0 persen, penurunan angka pengangguran 6,35 persen, dan penurunan kemiskinan minimal dalam presentasi 6 persen tiap daerah. Empat target tersebut harus dicapai Pemprov dalam RKPD 2020.

Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Zudan Arif Fakrullah yang hadir sebagai narasumber menjelaskan, Kaltim harus menciptakan sebuah branding dalam fokus rencana pembangunan.

"Pemerintah harus bekerja seperti marketing. Branding akan menciptakan fokus perencanaan dan meningkatnya pendapatan," kata Zudan.

Dia juga meminta pemerintah daerah mengutamakan urusan yang bersifat wajib dalam perencanaan tata kelola pemerintahan.

"Banyak daerah mengatakan dananya kurang, tetapi dilihat dana hibah lebih besar pengeluarannya. Utamakan urusan pemerintahan dulu baru mengurus dana hibah dan bansos," ujarnya.

Dirinya meminta alokasi dana daerah harus tepat dan selaras dengan perencanaan daerah lain.

Subandi, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, setuju dalam pernyataan Zudan. Dia mengatakan, Musrenbang ini tidak bertujuan hanya untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat.

"Pemerintah Provinsi beserta daerah harus terus berkomunikasi dan koordinasi perihal pembangunan," ujarnya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur jalan trans Kalimantan. Dia meminta OPD terkait dan Pemprov harus menyeleraskan rencana pembangunan infrastruktur.

"Diseleraskan dulu, dikomunikasikan dulu. Baru bisa meminta ke pusat," kata Subandi.

Dalam acara Musrenbang dihadiri pula Ketua DPRD Kaltim M Syahrun, bupati/wali kota se-Kaltim, pimpinan BI perwakilan Kaltim, ketua BPK RI perwakilan Kaltim, OPD tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, tokoh masyarakat, LSM dan Ormas. 

[DSY TOS]