Hetifah: Akses PAUD di Kaltim Masih Harus Ditingkatkan

IBRAHIM/KALTIMTODAY.CO

Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang memberikan plakat dan cinderamata kepada Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian dalam workshop Peningkatan Kapasitas dan Implementasi Kurikulum 2013 se-Samarinda, Rabu (10/4/2019). 

Kaltimtoday.co -  Pendidikan anak usia dini sangat penting dan merupakan investasi bangsa Indonesia. Investasi pendidikan sejak usia dini akan memutus rantai kemiskinan, meraih bonus demografi, merawat keindonesiaan dan membangun etos kerja.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam workshop Peningkatan Kapasitas Implementasi Kurikulum 2013 untuk Pendidikan Anak Usia Dini se-Samarinda di Education Center, Rabu (10/4/2019).

Selain dihadiri guru dan kepala sekola PAUD dan TK se-Samarinda, workshop ini turut dihadiri Direktur Jenderal Pembinaan PAUD Kemendikbud, Muhammad Hasbi; dan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang.

Hetifah mengatakan, dukungan anggaran untuk PAUD selama ini meningkat. Seiring pengembangan program dari pemerintah. Jika PAUD diyakini sebagai investasi, dukungan anggaran harus mampu mewujudkan PAUD yang berkualitas. Tantangan saat ini, menurutnya, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru serta sarana dan prasarana PAUD.

"Kaltim salah satu daerah dengan tingkat partisipasi PAUD terendah di Indonesia. Artinya, harus ada peningkatan akses yang lebih besar. Pemprov, pemda, pemkot harus dukung sarana dan prasarana PAUD," ujar Hetifah. 

Politis Golkar itu menyebutkan, pihaknya kedepan akan menyusun kebijakan untuk mendukung pengembangan PAUD di seluruh Indonesia, khususnya Kaltim. Utamanya, memasukan guru PAUD dalam revisi Undang-Undang Guru dan Tenaga Kependidikan, bahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. 

"Harus didukung aturan supaya program untuk PAUD bisa dianggarkan. Saya akan perjuangkan, semakin cepat semakin bagus," katanya.

Adapun Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang berharap formasi guru PAUD bisa masuk dalam Undang-Undang Sisdiknas. Sehingga kewajiban dan haknya setara dengan tenaga guru profesional.

“Harapannya bisa menjadi perhatian pemerintah pusat agar mereka ini dimasukan dalam UU terkait hak dan kewajiban,” ujar Jaang.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan PAUD Kemendikbud Muhammad Hasbi menuturkan latar belakang kegiatan workshop sudah masuk tahun kelima. Diperuntukan untuk guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekola PAUD dan TK agar terampil dalam praktek implementasi Kurikulum 2013.

“Kami bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas guru dalam penguasaan kurikulum 2013. Contohnya membuat alat mainan edukatif dari bahan bekas,” ucap Hasbi. 

Dikatakan dia, pemerintah daerah harus menyediakan layanan PAUD sebagai salah satu layanan dasar wajib yang menjadi hak warga masyarakat. Masuknya PAUD dalam standar pelayanan minimum bidang pendidikan  merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Indonesia dalam mengembangkan layanan PAUD.

Komitmen itu dimulai dari ikutnya Indonesia menandatangani Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Di sana disebutkan bahwa sebelum tahun 2030 negara wajib menyiapkan akses terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklsuif dan berkesetaraan.

“Inilah yang perlu kami dorong dan sinergitas dengan pemerintah,” imbuhnya.

Untuk memperkuat layanan PAUD berkualitas di daerah, lanjut dia, pemerintah daerah se-Kaltim diharapkan secara bertahap mendorong semua satuan pendidikan agar memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan. Kewenangan mengatur layanan PAUD ada di tangan pemda, sehingga pusat hanya sebatas mengeluarkan standar, norma, prosedur dan kriteria, serta melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi.  Soal anggaran, dana desa saat ini bisa digunakan untuk membangun PAUD. 

"Upaya pusat adalah mendorong agar semakin banyak satuan yang terakreditas," ucapnya.

[TOS]