Reza/Kaltimtoday.co

Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat

Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Samarinda dipastikan digelar  September 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda sudah mulai bernegosiasi soal anggaran dengan Pemkot Samarinda. Usulan anggarannya mencapai Rp 69 miliar.

Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat mengatakan, telah melakukan rapat secara internal untuk  membahas anggaran yang akan digunakan pada Pilwali Samarinda 2020.

"Kami sudah melakukan pembahasan secara internal dengan seluruh komisioner untuk anggaran yang digunakan pada pilwali nanti. Lalu mendapatkan Rp 75 miliar," katanya pada kaltimtoday.co, Selasa (9/7/2019) kemarin.

Firman juga telah mengkonsultasikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyesuaikan Rp 75 miliar yang diminta untuk memastikan anggaran yang diminta rasional atau tidak dalam melaksanakan Pilwali Samarinda mendatang.

Hasilnya, setelah melalui koreksi oleh BPKP, anggaran Pilwali Samarinda tersebut dipotong menjadi Rp 73 miliar. Pemangkasan anggaran tersebut karena adanya satu kegiatan yang memiliki anggaran terpisah sehingga dijadikan dalam satu anggaran. Misal, pembayaran MC, sound system, dan panggung yang mula terpisah kini dibebankan pada EO. Selain itu, harus memiliki alokasi anggaran untuk transportasi atau uang saku bagi PPK.

"Hasil koreksi BPKP itu jadi Rp 73 miliar yang sebelumnya Rp 75 miliar," jelasnya.

Tak hanya itu, Firman juga menjelaskan telah melanjutkan koordinasinya dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan hasil anggaran yang diminta telah rasional.

Akan tetapi, setelah berkonsultasi dengan kedua dinas tersebut. Anggaran 73 miliar terpangkas lagi menjadi Rp 69 miliar.

Pemotongan anggaran tersebut dikarenakan adanya kegiatan sosialisasi pilwali yang telah menjadi kegiatan Kesbangpol dan pengurangan belanja modal, seperti komputer dan mesin fotokopi.

"Sosialisasi terhadap pelajar itu yang dikurangi karena dilakukan oleh Kesbangpol, kemudian belanja modal dipangkas karena komputer dan mesin fotokopi akan dipinjamkan oleh pemkot," terangnnya.

Hasil Rp 69 miliar sendiri belum masuk dalam TAPD di anggaran APBD Perubahan 2019, sehingga anggaran yang telah tiga kali direvisi masih bisa berubah.

Firman berharap tidak akan terjadi perubahan anggaran kembali di TAPD. Sebab menurutnya, anggaran yang diajukan saat ini telah mengalami revisi serta pencocokan oleh beberapa dinas terkait.

"Mudah-mudahan gak berubah lagi. Karena acuannya sudah jelasnya," terangnya.

[RZA | TOS]