Kaltimtoday.co – Beberapa pekan terakhir topik smart city ramai mengisi ruang-ruang percakapan warga Samarinda. Mulai dari polemik logo branding yang disebut plagiat hingga ide penerapan smart city itu sendiri. Berangkat dari hal itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul menggelar diskusi publik dengan tajuk “Smart City Samarinda, Kota Masa Depan atau Hanya Impian?”.

Diskusi tersebut telah digelar pagi tadi, Kamis (7/2) di Gedung Dekanat FEB Lantai 3. Turut hadir dan membuka acara, Wakil Dekan III FEB Yunus Tete Konde. Semula dalam diskusi itu ada tujuh pembicara yang dijadwalkan duduk bertukar silang pendapat. Namun Edy Kurniawan, Ketua Komisi II DPRD Kaltim berhalangan hadir. Meski demikian, dialog tetap berjalan atraktif dengan keenam pembicara lain yang hadir. 

Diskusi dipimpin oleh mahasiswi bernama Nurmina. Akademisi FEB Unmul Gusti Noorlitaria, dosen hukum Untag Samarinda Nurul Fatimah Khasbullah, Kabid Aplikasi dan Layanan e-Gonverment Diskominfo Kaltim Suparmin berbicara smart city sesuai latar belakang masing-masing. 

Penjelasan mengenai sejauh apa smart city telah dicanangkan dibahas oleh anggota DPRD Kota Samarinda Subandi dan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub. Gubernur BEM FEB Unmul, Moh. Reza Munandar juga hadir menjadi perwakilan mahasiswa yang berbicara di atas panggung.

Sejak 2017 Samarinda telah termasuk dalam 25 kabupaten/kota percontohan di Indonesia untuk smart city. Subandi mengatakan hal ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pengelolaan pemerintahan sudah perlu memanfaatkan dunia digital. Misalnya ia membayangkan betapa efisien jika mengurus akta kelahiran bisa dilakukan tanpa harus mengantre terlebih dahulu.

Smart city ingin disukseskan, tetapi dananya memang belum ada,” katanya.

Subandi mengakui selama dua tahun ini proposal dana untuk smart city belum masuk dalam prioritas anggaran kota Samarinda. Setali tiga uang, Rusman Yaqub juga berpendapat alokasi anggaran Samarinda masih kerap ditujukan untuk membangun infrastruktur yang tidak menempel dengan ide smart city. 

Rusman mengatakan pernah menyampaikan langsung mengenai hal ini kepada Wali Kota Syaharie Jaang. Bahwa di sisa masa jabatannya, Jaang sebaiknya mengonsentrasikan alokasi anggaran untuk mewujudkkan smart city.

“Alokasi anggaran smart city masih perlu mendapat dorongan lebih,” ujar Rusman.

Sementara itu Gusti Noorlitaria melihat anggaran memang menjadi persoalan, tetapi soal lain yang tidak kalah pelik yaitu komunikasi di tubuh Pemerintahan Kota Samarinda tentang ide smart city. Menurutnya masih banyak sekali warga Samarinda yang bahkan belum mengetahui apa itu smart city. 

“Semalam saat saya bilang akan jadi pembicara di sini, mahasiswa saya masih ada yang bertanya apa itu smart city,” kata Gusti.

Rusman sependapat dengan Gusti bahwa sosialisasi smart city bermasalah. Menurutnya jangankan warga, aparat dan anggota DPRD saja banyak yang tidak tahu apa itu smart city. Smart city mengintegrasikan kemajuan teknologi dan tata kelola pemerintahan,” jelasnya

Selain itu, smart city juga berkaitan dengan pengelolaan mahadata. Mahadata sama artinya dengan volume data yang besar. Mahadata ini digunakan banyak bisnis. Fatimah menjelaskan di Indonesia saat ini belum memiliki aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan data. Status terakhir mengenai aturan perlindungan data masih berupa rancangan undang-undang. “Kita harus berpikir data pribadi itu sebagai aset,” ucapnya.

Sementara Suparmin dengan tugasnya di Diskominfo menyebut telah membuat banyak aplikasi dan situs yang bisa digunakan dalam tata kelola pemerintahan.  Sebagai langkah konkret mewujudkan smart city. 

“Membikin aplikasi itu mudah saja, tapi sistem operasionalnya ini yang masih harus kita perbaiki,” katanya. 

Suparmin juga berbicara terkait polemik logo branding Samarinda. Dalam penjelasannya ia coba menyitir pendapat seorang desainer Indonesia bernama Pinot. Suparmin mengatakan kerja kreatif yang dilakukan Citiasia sebagai konsultan smart city Samarinda sebenarnya sudah rampung. Citiasia dalam hal ini mungkin saja meniru karya George Bokhua berjudul AA Bridge, tetapi di sisi lain mereka juga telah melakukan modifikasi.

“Cuma jadi persoalan ketika jadinya terlalu mirip,” ujarnya.

Persoalan logo branding, kata Suparmin, selanjutnya akan ditindaklanjuti pemkot dengan mengujinya lewat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum dan HAM. “Pelaporan di HAKI itu menggunakan delik aduan sehingga jika George Bokhua-nya tidak melaporkan, maka bisa tidak akan terjadi apa-apa,” kata Fatimah menanggapi.

Gubernur FEB, Moh. Reza Munandar mengatakan BEM FEB telah mengawal isu smart city Samarinda sejak dua tahun terakhir. Diskusi publik ini diadakan sebagai bentuk perhatian dari isu smart city yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan.

Reza berujar hasil dari diskusi ini selanjutnya akan dijadikan data oleh mahasiswa. Mereka akan memberikan data ini kepada pemkot. “Mereka minta data, maka kami akan memberikannya data,” tegasnya.

Diskusi publik ini adalah realisasi dari program kerja BEM Kabinet Muda Melesat berupa FEB NGEGAS (Ngobrolin Ekonomi dan Gagasan). Tema smart city merupakan bahasan yang pertama, Reza berujar masih akan diskusi-diskusi yang tetap bertujuan untuk menawal isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan.


[WWL | TOS]


Artikel Terkait