Kaltimtoday.co - Pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanjan daerah (RAPBD) Kaltim 2019 mulai dilakukan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah alokasi dana pendidikan yang sudah masuk 20 persen, bahkan lebih. Tidak seperti APBD 2018 yang kurang dari 20 persen karena harus membayar utang proyek multi years contract (MYC). 

Namun tahun ini anggaran pendidikan justru lebih dari 20 persen atau tepatnya 21,4 persen yang juga setara dengan Rp 2,223 triliun. Kabar ini tentu baik bagi dunia pendidikan yang selama ini masih butuh perhatian. Khususnya pada kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan. 

"Pendidikan sudah kita penuhi 20 persen bahkan lebih. Kita ingin selaraskan visi dan misi gubernur dengan belanja APBD kita," tutur Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Muspandi ditemui Kaltimtoday.co di kantornya, Selasa (5/11/2018). 

Diakui Muspandi, saat ini memang baru tahap awal pembahasan APBD 2019 karena sedikit berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus mensinkronkan Kebiajakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dengan visi dan misi Isran-Hadi. 

"Kita harus sesuaikan lagi dengan visi dan misi gubernur terpilih. Kita rombak lagi KUA PPAS karena tidak sama seperti tahun lalu pastinya," ungkap Politisi PAN Kaltim ini. 

APBD 2019 nantinya tidak akan lagi terbebani proyek -proyek besar sebagaimana janji Isran Noor karena selain tak ada pekerjaan MYC, juga tidak ada lagi beban utang hingga Rp 450 miliar. Dengan demikian, dana APBD Kaltim bisa lebih optimal untuk  peningkatan taraf hidup masyarakat Kaltim. "Kita patut bersyukur juga tidak ada lagi MYC jadi beban anggaran kita sedikit berkurang," katanya. 

Ditambahkan Anggota Banggar yang lain, Syafruddin, alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan diharapkannya benar benar bisa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kaltim. Karena itu seluruh anggota dewan berkomitmen tak akan mengganggu anggaran 20 persen dana pendidikan itu. "Itu komitmen kami, jadi harus juga meningkat kualitas pendidikan kita," terangnya. 

Namun Bang Udin -- sapaan Syafruddin -- sempat mengkiritis bantuan hibah bansos 2019 yang nominalnya mencapai Rp 285 miliar. Angka itu menurut Syafruddin cukup besar dan tak jelas diperuntukkan untuk siapa. Dia pun berharap bantuan hibah bansos tersebut dibatasi karena tahun 2017 saja bantuan hibah sempat tak cair. 

"Ada Rp 83 M hibah bansos yang tak cair di tahun 2017. Padahal di sana ada usulan pembangunan rumah ibadah dan pondok pesantren. Ini beban bagi kami pada masyarakat. Kalau bisa itu dulu yang diprioritaskan," tegas Bang Udin. 

[PAS]


Artikel Terkait