Kaltimtoday.co - Rapat pleno terbuka tingkat provinsi dalam 2 hari ini mengalami kesalahan posting data yang perlu dikoreksi.  Rapat pleno sendiri berlangsung dari Kamis (9/5/2019) hingga Jum'at (10/5/2019). 

Postingan data yang dimaksud ialah jumlah pemilih DPT, DPT-B, dan DPK tidak sesuai dari hasil 10 rapat pleno tingkat kabupaten dan kota. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Rudiansyah menjelaskan, permasalahan tidak sesuainya jumlah pemilih dari tingkat kecamatan yang tidak selesai. 

"Kekeliruan pencatatan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di tiga kategori ini berasal dari tingkatan paling bawah," kata Rudiansyah kepada Kaltimtoday.co di Ballroom Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Jum'at (10/5/2019). 

Dia menambahkan, salah satu pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak mendapatkan formulir C-6. Sehingga, ia membawa KTP untuk mendaftar di TPS. Anggota KPPS yang tidak mengetahuinya, didaftarkan ke kategori DPK. 

Kronologi yang lain, tambah Rudi, ada pemilih DPK yang didaftarkan di kategori  DPT-B. Kesalahan ini dikarenakan bimbingan teknis pihak KPPS terlalu singkat. 

"Seharusnya ini sudah selesai di tingkat kecamatan, namun mereka malah fokus ke penghitungan perolehan suara," kritiknya. 

Rudi mengharuskan kesalahan-kesalahan posting data jumlah pemilih harus selesai di rapat pleno tingkat provinsi dikarenakan akan dibuatkan sertifikat. Sertifikat ini berguna ketika terjadinya sengketa maupun kajian pada saat rapat pleno tingkat nasional.

Permasalahan yang terjadi ini menjadi perhatian Bawaslu Kaltim. Ketua Bawaslu Kaltim Muhammad Saiful mengatakan, ada beberapa alasan yang diperhatikan.

"Memang perlunya pengawasan kami atas SDM penyelenggara pemilu," tutur Saiful. 

Dengan terbatasnya anggaran dalam pembekalan, KPPS tidak bisa memahami kondisi dan keadaan terkait proses administrasi.

Salah satu faktor terjadinya postingan data, menurut Bawaslu, PTPS tidak diberikan akses oleh KPPS untuk mengoreksi di tempat. Sehingga, KPPS langsung melaporkan ke formulir C-2 keberatan. 

Solusi yang diberikan, tambah Saiful, salah satunya meminta keterangan dari KPPS tingkat terbawah dan akan memperbaikinya secara maksimal.

[DSY | TOS]