Kabar mengejutkan datang dari Rita Widyasari. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) itu mengurungkan niat melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencana mempraperadilankan status tersangka yang disematkan kepada dirinya dia urungkan, Senin (9/10).

-

Kepastian itu disampaikan Noval El Farveisa, penasihat hukum Rita, kemarin. “Bunda (Rita) bilang kepada saya sebaiknya kami masuk ke pokok perkara saja,” ujarnya kepada Kaltim Post melalui sambungan telepon. Intinya, lanjut dia, Rita menyatakan dirinya siap mengikuti proses pemeriksaan dan hukum. “Jadi, saya mempersiapkan berkas-berkas dan bukti membela beliau di persidangan nanti,” sambungnya.

Keputusan ini diambil setelah Noval bertemu Rita di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Pria berbadan tambun itu mengungkapkan, sebelum keputusan tersebut diambil Rita, dia bersama tim memang berencana mengajukan gugatan praperadilan Rabu (11/9). “Klien saya kemudian punya pertimbangan lain (batal mengajukan praperadilan),” tegasnya.

Keputusan ketua DPD Golkar Kaltim itu menimbulkan dugaan bahwa dia tak akan maju ke Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Korwil Kalimantan DPP Golkar Andi Sofyan Hasdam belum berani memberikan tanggapan terkait keputusan Rita.

Dia menyatakan, keputusan terakhir Golkar Kaltim adalah menunggu proses praperadilan Rita selesai. “Selama proses berlangsung, DPP tak akan menunjuk pelaksana tugas (plt) ketua DPD Golkar Kaltim atau mengganti bakal calon gubernur yang akan kami usung,” terangnya.

Sofyan menegaskan, sementara ini mereka masih berpegang pada keputusan tersebut. Dia menerangkan baru mendengar informasi ini dari Kaltim Post. Mantan wali kota Bontang itu menuturkan mesti melaporkan hal ini ke DPP Golkar. “Baru menunggu kebijakan apa yang akan diambil kemudian,” terangnya.

Dia enggan mendahului keputusan DPP untuk menanggapi masalah ini. Terlebih, kasus yang menjerat Rita bukanlah hasil operasi tangkap tangan (OTT), melainkan pengembangan kasus oleh KPK. Jadi, mereka masih memegang asas praduga tak bersalah dan tak bisa menggeser jabatan seseorang begitu saja. Rita hingga sekarang masih bakal calon gubernur dari Partai Golkar.

DUA KALI PLT

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bergerak cepat. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari yang ditahan KPK selama 20 hari pertama sejak Jumat (6/10), berimplikasi terhadap penunjukan pelaksana tugas (plt) kepala daerah.

Secara otomatis, tugas pemerintahan sehari-hari akan dilaksanakan Edy Damansyah, wakil bupati Kukar. Menjadi plt bupati bukan hal baru bagi Edy. Saat masa jabatan bupati-wakil bupati Kukar 2010–2015 berakhir pada 30 Juni 2015, mantan sekkab Kukar itu pula yang mengisi posisi tersebut sampai penjabat bupati dilantik gubernur. Itu berarti sudah dua kali Edy mengemban sebagai plt bupati di kabupaten yang sama.

“Besok (hari ini), direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah yang langsung menyampaikan SK Mendagri (penunjukan plt bupati Kukar) ke gubernur,” ujar Asisten Sekprov Kaltim Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Meiliana, kemarin.

Dari salinan undangan bernomor 005/4486/B.PPOD.III/2017 pada 9 Oktober 2017 yang diterima media ini, penyampaian SK Mendagri itu akan diikuti dengan penyerahan SK Gubernur Kaltim tentang Penugasan Plt Bupati Kukar. Menurut jadwal, agenda itu dilaksanakan di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.

Adapun, terang Meiliana, penugasan wakil bupati sebagai plt bupati dengan pertimbangan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kukar berjalan lancar. Tidak berhenti, sekalipun kepala daerah berstatus tersangka dan menjalani masa tahanan.

Menukil Pasal 65 Ayat 3 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2).

Dalam Pasal 66 Ayat 1 (c) menyuratkan, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Nah, salah satu tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menurut amanat UU Pemda, yakni melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Sebelumnya, setelah ditahan KPK, Jumat (6/10), Rita Widyasari langsung menyatakan sikap. Dia memastikan akan melawan status tersangka terhadap dirinya oleh penyidik KPK. “Saya ditahan dan harus menjalani prosesnya. Kami insyaallah akan mengajukan praperadilan,” tegas dia.

Bupati Kukar itu ditetapkan tersangka bersama Hery Susanto Gun alias Abun dan Khairudin. Penetapan Abun sebagai tersangka karena KPK menyangka pria bertubuh tambun itu berperan sebagai pemberi suap senilai Rp 6 miliar kepada Rita. Duit itu diduga diberikan ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) itu untuk melancarkan pemberian izin lokasi untuk alih fungsi hutan di Kecamatan Muara Kaman, Kukar.

Lahan itu untuk dijadikan areal lahan kebun sawit PT Sawit Golden Prima (SGP) milik Abun. Suap diduga diterima Rita pada medio Juli–Agustus 2010. Tahun pertama, periode awal anak mendiang Syaukani tersebut menjabat bupati Kukar.

Sementara itu, Khairudin yang juga tim sukses Rita di Pilkada Kukar dalam kasus yang berbeda, diduga turut membantu Rita menerima gratifikasi. Mereka bersama-sama diduga menerima gratifikasi berupa uang senilai USD 775 ribu atau setara Rp 6,9 miliar.

Uang itu berkaitan dengan sejumlah proyek di Kukar selama Rita menjabat (2010–2017). Dari dua kasus yang berbeda itu, artinya, Rita disebut-sebut mengantongi Rp 12,9 miliar. Namun, dari gratifikasi tersebut, belum diketahui jumlah rupiah yang diterima Khairudin.

Komisi antirasuah menjerat Rita dalam dua kasus sekaligus, yakni suap dan gratifikasi. Untuk perkara suap, Rita diduga melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Dalam perkara gratifikasi, bupati yang memiliki harta kekayaan Rp 236,7 miliar pada 29 Juni 2015 itu dijerat Pasal 12 B UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut juga disangkakan kepada Khairudin. Sedangkan Abun disangka Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. (*/fch/ril/rom/k8)


SUMBER: PROKAL.CO