DETAIL dugaan kasus gratifikasi yang membuat Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari berstatus tersangka belum juga dilontarkan secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga tadi malam. Padahal, dua hari lalu (26/9), wakil ketua KPK Laode Muhammad Syarif menjanjikan akan menjelaskan detail kasus tersebut dalam konferensi pers (konfers) pada Rabu (27/9).

-

Sejak kemarin siang, wartawan berbagai media nasional telah menyambangi Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka menunggu konfres yang dijanjikan. Dimulai pukul 17.10 WIB, selama 30 menit berlangsung, namun tak satu pun poin dalam keterangan pers itu menjelaskan mengenai kasus yang menjerat kedua tersangka. Yakni, Rita Widyasari dan Khairudin, ketua tim sukses bupati Kukar. Konfres itu justru memaparkan seputar bertambahnya tersangka korupsi KTP elektronik (KTP-el).

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menjelaskan, sampai sekarang masih menunggu informasi terbaru dari tim yang bertugas di Kukar. “Yang jelas, tersangka ada dua dan salah satunya adalah kepala daerah. Selanjutnya hubungi juru bicara untuk konferensi pers soal kasus tersebut,” ujarnya sembari meninggalkan press room KPK. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, mereka belum menerima informasi lengkap dari tim yang melakukan penggeledahan di beberapa titik di Kota Raja. “Hari ini saja (kemarin) penggeledahan masih berlangsung,” terangnya. Yang jelas, karena status tersangka sudah ditetapkan, mereka telah dicegah bepergian keluar negeri. Pria berkacamata itu menuturkan, tanpa informasi dari petugas lapangan membuat mereka tidak bisa membeber fakta terbaru.

KENA CEGAH

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menerima surat dari KPK yang meminta pencegahan terhadap Bupati Kukar Rita Widyasari. Pengajuan surat permohonan larangan bepergian ke luar negeri tersebut diterima pada 20 September 2017. “Atas nama Rita Widyasari karena dugaan tindak pidana korupsi,” terang Kepala Bagian Humas dan Umum, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Agung Sampurno, Rabu (27/9). Adapun, Rita dicegah ke luar negeri selama enam bulan.  Khairudin juga dicegah ke luar negeri. “Betul dalam surat KPK juga termasuk nama Khairudin,” ucapnya.

Ditemui terpisah, Kadiv Keimigrasian Kemenkumham Kaltim Sunaryono mengatakan, sejauh ini belum menerima tembusan bahwa Rita dan Khairudin mendapat status cegah ke luar negeri. “Belum. Nanti biasanya ada, ditembuskan untuk mengetahui,” ujarnya, kemarin (27/9). Mantan Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Gorontalo ini menerangkan, durasi waktu cegah ke luar negeri bervariasi. Minimum selama enam bulan, maksimal hingga dua tahun. Itu semua, kata dia, bergantung kebutuhan si pemohon terhadap yang diusulkan untuk dicekal. “Kalau di bandara, sudah terpantau secara otomatis di sistem kalau benar sudah dicekal. Misal mau berangkat, pasti ketahuan karena muncul dalam daftar cegah,” sebutnya.

BELUM BERSIKAP

Setelah seorang kadernya dinyatakan tersangka, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar belum bereaksi. Hal itu dilontarkan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Golkar Rudi Alfonso. Dia menjelaskan, hal tersebut lantaran penetapan Rita sebagai tersangka baru diumumkan beberapa hari ini. “Jadi, kami belum ada rapat untuk membahas masalah tersebut,” ujarnya.

Sampai kini, status Bunda Rita–sapaan akrabnya–masih sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kaltim. Pasalnya, yang bersangkutan belum ditahan. Jadi, fungsi ketua masih di tangan yang bersangkutan. Bila pun kelak Rita ditahan, tentu ada mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Status tersangka yang disandang Rita diprediksi turut mengganggu persiapan dalam pencalonan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim. Lagi-lagi, Rudi menuturkan, DPP belum menggelar pertemuan untuk membahas nasib bupati Kukar dua periode tersebut. “Saya pikir pasti ada rapat evaluasi untuknya. Cuma, saya belum tahu kapan dilaksanakan,” ujarnya.

Yang jelas, dia enggan mendahului keputusan rapat. Sebagai ketua Bidang Hukum dan HAM, tentu tugas Rudi mendampingi kader yang terjerat kasus hukum. Apakah Rita sudah mengajukan untuk didampingi? Terkait masalah ini, Rudi menuturkan, hingga sekarang belum ada komunikasi permintaan pendampingan baik dari pribadi, keluarga, maupun dari DPD Golkar Kaltim. “Secara fungsi, kami memang wajib mendampingi. Tapi, mereka punya hak untuk menunjuk secara profesional penasihat maupun kuasa hukum yang akan mendampingi,” ungkapnya.

Wakil Sekjen Bidang Legislatif dan Eksekutif DPP Golkar Hetifah Sjaifudian menyebutkan, partainya hingga kini belum mengeluarkan sikap resmi terkait kasus yang membelit Rita. Sebab, informasi yang beredar masih belum pasti. "Semua kan masih spekulasi," katanya dihubungi terpisah.
Jika benar sudah ditetapkan tersangka, lanjut politikus lulusan ITB itu, belum tentu Rita bakal dinyatakan bersalah saat di pengadilan nanti. Sebab itu, Hetifah menolak menanggapi seputar kemungkinan DPP menyiapkan calon pengganti Rita di Pilgub Kaltim. "Terlalu dini untuk bicara soal calon alternatif," jawabnya.

Dari Samarinda, DPD Golkar Kaltim menggelar rapat pengurus harian secara tertutup di kantor sekretariat, kemarin (27/9) pagi. Selama dua jam lebih, rapat dipimpin Ketua Harian DPD Golkar Kaltim Makmur HAPK. Tampak pula, Sekretaris DPD Golkar Kaltim Abdul Kadir, Anggota Dewan Pertimbangan Dahri Yasin, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Sarkowi V Zahry, dan Wakil Ketua Bidang Industri dan Ketenagakerjaan Mohammad Djailani.

“Rapat hari ini (kemarin) untuk menjalin kebersamaan dan kekompakan. Kami nyatakan beliau (Rita) masih ketua,” ucap Makmur.

Belum ada pencabutan status Rita sebagai bakal cagub (bacagub) dari Golkar yang merupakan penetapan hasil rapat pimpinan daerah khusus (rapimdasus) di Berau, Februari lalu. Mekanisme dan proses partai sudah ada dan itu mesti dihargai. “Kalau ada yang bilang Bu Rita bukan (bakal) calon, itu enggak benar,” katanya. Sebab, dia yang menandatangani surat penetapan hasil rapimdasus tersebut ke DPP dan hal tersebut masih berlaku. Terganggu atau tidak persiapan pencalonan, kata Makmur, menunggu fatwa dari ketua DPD. Dia yakin, Rita pasti menyadari persoalan seperti ini dan bisa menempatkan posisi. “Jadi, ditunggu,” katanya.

Apakah Rita akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap status tersangka yang disematkan KPK? Makmur mengatakan, mengenai itu diserahkan kepada Rita. Namun, dia meyakini semua langkah akan dilakukan. “Semua ada di ibu (Rita). Ibu pasti sudah menyiapkan (kuasa hukum). Tunggu informasi selanjutnya. Nanti bisa saja beliau datang ke sini menjelaskan,” terang mantan bupati Berau dua periode itu.

Makmur juga menepis kemungkinan penunjukan pelaksana tugas (plt) ketua DPD Golkar Kaltim. Roda organisasi, lanjut dia, tetap berjalan. Sejak Rita dilantik sampai hari ini di tengah kesibukannya sebagai kepala daerah, organisasi berjalan dengan baik. “Dalam organisasi kan ada bidang-bidang. Ada atau tidak ada ketua di tempat, Golkar terpola dan tersistem dengan baik sampai ke tingkat bawah,” katanya.

Dia mengungkap, Rita sedang di Jakarta. “Beliau lagi istirahat,” timpal Sayid Abdurrahman Alhasni, wakil ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah Samarinda. Dalam kondisi seperti ini, Makmur meminta kader menahan diri. Bila ada yang melakukan manuver, dia menjadi yang pertama keluar dari hal seperti itu. Sebab, yang dia inginkan adalah berpolitik dengan beretika. “Mengapa memanfaatkan hal seperti ini? Saya menjadi orang yang paling tidak setuju,” ucap dia.

ISTILAH

KPK telah menetapkan Bupati Kukar Rita Widyasari tersangka. Penetapan itu kabarnya merupakan hasil pengembangan penyelidikan atas kasus yang sudah sejak lama diselidiki. Itu sekaligus menepis anggapan keliru yang beredar luas bahwa bupati perempuan pertama di Kaltim itu ditetapkan tersangka karena operasi tangkap tangan (OTT).

Mengenai OTT, akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah menjelaskan, memang jadi perdebatan, khususnya dalam dua hal. Pertama mengenai peristilahan. Dalam Pasal 1 Poin 19 KUHAP, yang ada hanya istilah tangkap tangan. Meski begitu, dalam pelaksanaan Pasal 19, itu menurutnya disebut sebagai OTT.

“Yang terpenting unsur-unsurnya terpenuhi. Istilahnya hal yang kesekian,” ujar pria yang akrab disapa Castro itu.

Selanjutnya, sebut dia, OTT dalam Pasal 1 Poin 19 KUHAP, terdiri empat bentuk. Pertama, tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Kedua, dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Ketiga, sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Keempat, apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun dalam kasus Rita, diterangkan dosen di Fakultas Hukum Unmul itu, komisioner KPK sudah mengonfirmasi secara jelas bukan OTT. Penetapan status tersangka diberikan karena sudah mencukupi dua alat bukti. Sebagaimana yang disyaratkan dalam penetapan tersangka.            

“Sepaham saya, KPK tidak sembarangan menetapkan seseorang tersangka. Harus penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Apalagi KPK tidak mengenal SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Jadi, harus matang dan yakin dengan alat bukti yang dimiliki,” tuturnya. (*/fch/*/him/pra/ril/far/k8)


SUMBER: KALTIM POST | KALTIM.PROKAL.CO


Artikel Terkait