DOK

Pengamat Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah

Kaltimtoday.co -  KPU Samarinda membuka layanan akses data formulir C1 kepada publik. Layanan ini sebagai upaya menghindari kecurangan dan menepis informasi bohong atau hoax yang ramai beredar.

Beberapa hari terakhir, banyaknya informasi klaim kursi dan kemenangan yang beredar di masyarakat.

Menanggapi kejadian tersebut, Pengamat Hukum dari Unmul Herdiansyah Hamzah menegaskan, informasi tersebut bertujuan untuk mempengaruhi psikologi massa. Padahal sejatinya hanya KPU yang berhak mendeklarasikan hasil pemungutan suara. Sementara, hingga saat ini perhitungan masih berlangsung.

BACA JUGA: Money Politic Caleg Nasdem, Bawaslu Masih Periksa Bukti dan Saksi-Saksi

"Hanya KPU, bukan yang lain. Informasi yang beredar selain dari KPU itu kabar bohong atau hoax," ucapnya kepada Kaltimtoday.co, Sabtu (27/4/2019). 

Castro, panggilan akrabnya, mengemukakan tiap orang punya kebebasan dalam menghimpun data dan menyampaikannya ke publik karena kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi.

"Kebebasan yang perlu dipahami hanya sebatas pendapat dengan porsi tertentu. Tidak boleh dijadikan rujukan, kecuali diberikan kewenangan oleh undang-undang," imbuhnya.

Salah satu hoax yang beredar ialah terdapat informasi yang bersumber dari hasil hitung form C1 Bawaslu. Hoax ini memberi kesan buruk terhadap Bawaslu, seolah-olah Bawaslu turut menggiring opini publik. Hoax ini merupakan tindakan oknum tertentu yang memanfaatkan nama Bawaslu sebagai alat legitimasi informasinya.

Castro memberi apresiasi terhadap upaya KPU Samarinda dalam membuka akses data form C1 untuk publik. Publikasi form C1 ini sesuai dengan UU Kebebasan Informasi Publik.

BACA JUGA: KPU Samarinda Umumkan C1, Warga Hanya Bisa Dokumentasikan Pakai Kamera

"Semangat untuk memberikan akses ke publik ini patut diacungi jempol. KPU kabuapten/kota lain harus mengikuti," ujarnya. 

Publikasi form C1 memberikan 3 manfaat antara lain,  mengkonsentrasikan informasi di penyelenggara pemilu yaitu KPU, menepis kecurangan yang cenderung massif,  serta memberikan ruang partisipasi publik dalam pengawasan kemungkinan kecurangan.

Castro menegaskan kembali bahwa satu-satunya lembaga yang dijadikan rujukan informasi terkait dengan rekapitulasi suara adalah KPU.

[DSY | TOS]