Kaltimtoday.co - Peristiwa tongkang Dolphin 07 bermuatan ribuan ton batu bara karam Sungai Mahakam mendapat perhatian khusus dari Jatam Kaltim. 

Jatam Kaltim mendesak, pemerintah dan kepolisian untuk mengusut kasus tersebut dengan serius.

Romiansyah, koordinator kampanye dan advokasi Jatam Kaltim menyatakan, kasus itu menandakan bobroknya sistem hukum pemerintah menangani industri pengerukan batu bara.

"Kasus itu akumulasi dari ugal-ugalannya pemerintah dalam membuat peraturan dan rendahnya pengawasan  kepada korporasi batu bara dan perkapalan dalam menjalankan SOP," tegasnya. 

Lanjut, Nebo, panggilan akrabnya, menjelaskan Jatam Kaltim telah mendesak pemerintah dengan berbagai cara. Dari petisi, aksi, hingga laporan.  Melihat dari kasus-kasus batu bara sebelumnya, Jatam Kaltim tidak bisa menaruh harapan lebih pada pemerintah karena tidak pernah ada kelanjutan yang pasti. Jatam Kaltim merasa pemerintah dan kepolisian sudah menjadi 'alas kaki' bagi perusahaan batu bara. 

Air dari Sungai Mahakam sangat penting bagi kehidupan masyarakat Kaltim. Air ini digunakan sebagai air minum, memasak, dan mandi. Kerusakan yang diakibatkan oleh tumpahan batu bara berdampak penyakit sangat serius yang akan diderita bagi masyarakat.

Dengan adanya kabar gubernur Kaltim yang menolak pemangkasan Batu bara, Jatam Kaltim menolak adanya pemangkasan.

"Seharusnya jangan dipangkas. Ditutup semua! Dipangkas sama saja masih ada perusahaan batu bara yang beroperasi," kata Nebo. 

Jatam Kaltim merasa pemangkasan produksi batu bara tidak sebanding dengan penderitaan masyarakat akibat 'batu hitam' tersebut.

[DSY | TOS]