MEGA ASRI/KALTIMTODAY.CO

BAHAS RAPERDA: Suasana rapat membahas Raperda Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji.

Kaltimtoday.co, Bontang - Para jemaah haji Bontang tak perlu lagi kebingungan mencari transport menuju ke Embarkasi Haji Balikpapan. Pasalnya, Pemkot Bontang sudah menyiapkannya, yang diperkuat dengan adanya payung hukum berupa Perda.

Saat ini, perda tersebut masih berupa Raperda. Senin (8/7) siang, Komisi I membahasnya dengan Kemenag Bontang, Bagian Hukum, serta Bagian Sosial Setda Bontang. 

Hasilnya, draft Raperda tentang Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji selesai dibahas dan siap untuk diparipurnakan. 

Pimpinan rapat, Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Malik draft Raperda sudah tak ada masalah.

"Secara prinsip sudah oke dan final, rapat hari ini (Senin) tinggal membahas pasal terakhir saja," kata Abdul Malik.

Sementara dari Bagian Hukum Setda Bontang Dina sempat mengusulkan pada Pasal 9 ayat (2) terkait pelayanan haji sebaiknya dihapus saja. Karena barang sudah otomatis masuk bus jemaah.

Hal tersebut dibantah Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Bontang Ali Mustofa. Dimana bagasi termasuk pertanggungjawaban pemerintah. Karena pakai jalur darat, maka butuh dua truk dan satu mobil pick up.

"Jangan sampai nanti yang diangkut jemaahnya saja tanpa barang. Kalau dihapus (Pasal 9) dengan syarat jemaah dan barang untuk mengamankan barang agar tetap dalam pengawasan kami," bebernya.

Pihaknya juga tak membolehkan para jemaah membawa barang lain, selain koper yang disediakan panitia haji. "Tak boleh ada koper beranak," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Asisten 1 Setda Bontang M Bahri menyebut sedikit ada Miss komunikasi antara bagian hukum dan Kemenag Bontang. Bahwa bagian hukum beranggapan bagasi itu dari pesawat ke Embarkasi, padahal yang dibantu pemerintah dari Bontang ke asrama, begitu pun pulangnya dari asrama ke Bontang.

"Pelayanan bagasi tetap ada walaupun tidak tertulis disitu," terang Bahri. 

[RI | TOS]