Kaltimtoday.co - Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim untuk tahun depan dipastikan naik sebesar Rp 204 ribu yang semula Rp 2,5 juta menjadi Rp 2,74 juta. Angka tersebut telah disetujui seluruh pihak baik dari Dewan Pengupahan Kaltim yang didalamnya tergabung serikat buruh dan pengusaha serta Dinas Ketenagakerjaan, juga telah disahkan Gubernur Kaltim Isran Noor dalam surat keputusan kenaikan UMP Kaltim 2019.

Pengumuman resmi kenaikan UMP Kaltim tersebut diungkap Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Muhammad Sabani didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Abu Helmi dalam konfrensi pers di kantor gubernur, Kamis (1/11) kemarin.

Diungkap Sabani, penetapan UMP wajib dilakukan serentak seluruh Indonesia per 1 November dan akan berlaku 1 Januari tahun depan. Setelah ini akan dilakukan penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten yang besarannya tak boleh kurang dari UMP Kaltim. "Kenaikannya sekitar 8,03 persen, tidak boleh kurang dari itu. Jadi silakan masing-masing menyesuaikan, tapi untuk kabupaten kota tidak boleh penetapannya di bawah nilai provinsi. Bagi perusahaan yang sudah UMP, kami minta jangan diturunkan lagi," katanya.

Ditambahkan Kadis Disnakertrans Abu Helmi, akan ada sanksi bagi pengusaha yang tidak menerapkan UMP di perusahaannya setelah diberlakukan 1 Januari 2019. Salah satu sanksinya pengurangan bidang usaha atau penangguhan izin usaha. Namun sanksi baru akan diberikan jika pejabat sudah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang tidak menerapkan UMP.

"Sebenarnya pengusaha bisa mengajukan penangguhan penerapan UMP di perusahaan mereka dengan syarat harus lebih dulu mengajukan permohonan sebulan sebelum penerapan UMP. Tapi sejauh ini baru satu perusahaan yang minta penangguhan, tapi itupun kalau dilihat juga tidak layak. Sebab kita harus audit finansial perusahaan yang bersangkutan. Kalau tidak layak pasti tidak kita kasih," katanya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo membenarkan adanya kesepakatan bersama dalam Dewan Pengupahan Kaltim di angkat 2,74 juta. Namun Slamet tetap ingin dalam mengambil keputusan, Isran mendasarkan fakta regional bukan mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami selalau ikut aturan, sekarang kan memutuskan UMP Kaltim itu dasarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Nah kami masih berjuang agar UMP Kaltim ini juga mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional yaitu 5,54 persen. Nah itu yang akan kami sampaikan ke gubernur," katanya.

Bukan tanpa alasan, Slamet menilai bukan saja tahun 2018, bahkan tiga tahun kebelakang masih banyak pengusaha yang tidak mampu membayar pekerja mereka sesuai standar UMP yang ditetapkan pemerintah. Seperti para pengusaha UMKM, perhotelan kelas melati atau ritel kelas memenang ke bawah. "Kami sebenarnya anti pemutusan hubungan kerja (PHK), tapi kalau tak mampu membayar mau tidak mau terjadi PHK. Padahal kita sendiri ingin mengurangi pengangguran," jelas Slamet.

Pihaknya pun meminta agar penetapan UMP Kaltim tidak menyamaratakan antara pengusa batu bara, migas dan UMKM karena memang kemampuan masing-masing berbeda. Sebab pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan pengusaha lokal. "Fakta di lapangan kalau para pekerja kita tidak dibayar sesuai UMP, maka mereka tak bisa dilayani BPJS Kesehatan begitupun BPJS Ketenagakerjaan. Jika tak ingin ada PHK, kami berharap gubernur juga melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional," terang Slamet.

[PAS]


Artikel Terkait