Kaltimtoday.co - Teka-teki nominal UMP Kaltim 2019 terjawab. Gubernur Kaltim Isran Noor mengaku sudah menerima laporan dari Dewan Pengupahan Kaltim terkait rekomendasi kenaikan UMP Kaltim 2019 sebesar Rp 2,74 juta. Isran menyetujui kenaikan tersebut dan telah menandatangani surat penetapan untuk segera diproses dan diumumkan pada 1 November mendatang. 

Dia menyatakan, UMP Kaltim sebesar Rp 2,74 juta tidak akan memberatkan para pengusaha di Kaltim. Apalagi Isran optimis tahun depan pertumbuhan ekonomi Kaltim akan meningkat di angka 4 hingga 5 persen.

"Kalau Kaltim saya kira semua sektor masih memungkinkan (di angka Rp 2,74 juta), karena pertumbuhan kita mencapai 3 persen dan akan naik 4 sampai 5 persen di 2019," kata Isran kepada Kaltimtoday.co.  

Meski begitu, mantan bupati Kutai Timur itu berharap masing-masing sektor bisa menyesuaikan dengan menjadikan UMP Kaltim sebesar Rp 2,74 juta sebagai rujukan. Mantan Bupati Kutai Timur ini pun yakin Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim juga akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan bersama.

"Kalau ada perusahaan yang tidak mengikuti UMP pasti akan ada sanksi karena Apindo sudah setuju. Kan di dalam Apindo itu kumpulan pengusaha," terangnya. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo membenarkan adanya kesepakatan bersama dalam Dewan Pengupahan Kaltim di angkat 2,74 juta. Namun Slamet tetap ingin dalam mengambil keputusan, Isran mendasarkan fakta regional bukan mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Kami selalau ikut aturan, sekarang kan memutuskan UMP Kaltim itu dasarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Nah kami masih berjuang agar UMP Kaltim ini juga mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional yaitu 5,54 persen. Nah itu yang akan kami sampaikan ke gubernur," kata dia.

Bukan tanpa alasan, dia menilai bukan saja 2018, bahkan tiga tahun kebelakang masih banyak pengusaha yang tidak mampu membayar pekerja mereka sesuai standar UMP yang ditetapkan pemerintah. Seperti para pengusaha UMKM, perhotelan kelas melati atau ritel kelas memenang ke bawah. "Kami sebenarnya anti pemutusan hubungan kerja (PHK), tapi kalau tak mampu membayar mau tidak mau terjadi PHK. Padahal kita sendiri ingin mengurangi pengangguran," jelas Slamet. 

Pihaknya pun meminta agar penetapan UMP Kaltim tidak menyamaratakan antara pengusa batu bara, migas dan UMKM karena memang kemampuan masing-masing berbeda. Sebab pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan pengusaha lokal. "Fakta di lapangan kalau para pekerja kita tidak dibayar sesuai UMP, maka mereka tak bisa dilayani BPJS Kesehatan begitupun BPJS Ketenagakerjaan. Jika tak ingin ada PHK, kami berharap gubernur juga melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional," pungkasnya.

[PAS]


Artikel Terkait