Kaltimtoday.co - Vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar dari Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan kepada Nahkoda Kapal MV Ever Judger, Zhang Deyi atas kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan dinilai janggal. Semestinya PT Pertamina dan pemilik korporasi Kapal MV Ever Judger juga dipidanakan. Karena termasuk pihak-pihak yang bertanggungjawab atas insiden kerusakan lingkungan parah tersebut.

Kekecewaan terhadap putusan PN Balikpapan itu disampaikan Menteri Sospol BEM KM Unmul Derviansyah. Dervi menegaskan, penuntutan terhadap pihak-pihak yang bersalah atas kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan tidak boleh berhenti sampai vonis nahkoda kapal. PT Pertaminan dan korporasi pemilik kapal harut turut dimintai pertanggungjawaban. 

“Kami sangat kecewa, untuk kejadian separah itu hanya nahkoda kapal yang divonis bersalah,” ucap Dervi. 

Disebutkan dia, berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT Pertamina turut bertanggungjawab atas kasus tersebut. Begitu pula terhadap korporasi Kapal MV Ever Judger. Selain dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana korporasi.

Hal itu, sebut dia, sesuai dengan Pasal 116 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan Kapal MV Ever Judger dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan hubungan pekerjaan dengan nakhoda. 

“Artinya tidak bisa hanya nahkoda yang disalahkan. Dia posisinya pekerja. Perusahaan juga bersalah dan harus turut bertanggungjawab,” tambahnya.

Selain itu, mahasiswa Fakultas Kehutanan Unmul itu menyatakan, pemerintah daerah seharusnya peduli dan mengecam putusan PN Balikpapan yang dia nilai janggal tersebut. Karena menerima begitu saja putusan tersebut tanpa menjerat pihak terkait lainnya sama saja membiarkan kejadian serupa kembali terulang.

“Pemulihan lingkungan di Teluk Balikpapan sampai saat ini tidak jelas pelaksanaannya. Janji PT Pertamina akan mengganti kerugian tidak berjalan dengan baik, penelusuran kami masih ada satu RT yang belum mendapatkan ganti rugi,” lanjutnya. 

Disebutkannya, dampak tumpahan minyak di Teluk Balikpapan mengakibatkan ekosistem laut seluas 7.000 hektare rusak parah. Mencakup wilayah di Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara. Kasus itu juga menewaskan lima orang, dan merusak mangrove serta biota laut di Teluk Balikpapan. 

“Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus protes dengan putusan itu jika hanya berhenti sampai di vonis nahkoda. Semua pihak terkait yang lalai dalam tugasnya harus dituntut dan bertangungjawab,” pungkasnya. 

[TOS]