ISTIMEWA

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat meninjau kawasan terdampak banjir di Jalan Dr Soetomo Samarinda.

Kaltimtoday.co - Bencana banjir yang terjadi di Samarinda menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim. Salah satunya datang dari Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. 

Kepada awak media, orang nomor dua di Gajah Mada -- sebutan kantor gubernur Kaltim, itu meminta agar Pemkot Samarinda menjaga kawasan resapan air tidak dialihfungsikan sebagai kawasan permukiman atau perumahan. Pasalnya, banjir yang terjadi beberapa waktu lalu ditengarai karena hilangnya daerah resapan air.

BACA JUGA:

KPU Usulkan Anggaran Pilwali Balikpapan 2020 Rp 55 Miliar

“Dampaknya seperti banjir yang terjadi lebih dari sepekan di Samarinda itu. Korban terdampaknya ribuan orang, rugi miliaran rupiah. Jadi jangan daerah resapan dijadikan daerah permukiman,” tegas Hadi Mulyadi.

Menurut mantan anggota DPR RI itu, Pemkot Samarinda mesti berpegangan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di mana RTRW itu menjadi pijakan bagi pembangunan dan pengembangan sebuah kota. Di dalam RTRW, diatur penataan kawasan untuk permukiman, perkantoran dan niaga, ruang terbuka hijau, serta daerah resapan air.

Pembangunan pemukiman di atas lahan yang tidak sesuai, sebut dia, memiliki andil besar terhadap bencana banjir. Pemkot Samarinda harus mengawasi seluruh pembangunan kawasan, khususnya daerah resapan air dalam RTRW agar tidak dialihfungsikan sebagai kawasan permukiman.

BACA JUGA:

KLHK Sita 30 Meter Kubik Kayu Asal Paser, 2 Orang Jadi Tersangka

“Pemprov akan evaluasi secara ketat agar kawasan resapan air yang sudah masuk dalam RTRW kabupaten atau kota di Kaltim tidak diganggu, khususnya untuk pembangunan perumahan maupun peruntukkan lainnya,” pungkasnya.

[TOS]