Kaltimtoday.co, Samarinda - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mundur dari status ASN-nya. Surat pengunduran dirinya harus sudah ada sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah. 

Hal itu berlaku bagi Barkati, calon wakil wali kota Samarinda usulan dari Partai Demokrat. Surat itu harus disetorkan sebelum pemilihan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Samarinda pasa 25 Juli mendatang. 

Sayangnya, surat pengunduran diri Barkati sebagai PNS di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda hingga saat ini belum selesai. Masi diproses di Inspektorat Samarinda.  

Asisten III Setkot Samarinda Bidang Administrasi Umum Ali Fitri Noor mengatakan, surat pengunduran diri Barkati sudah masuk di  Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sejak 1 Juli.

"Surat tembusannya sudah sampai ke saya," ujar Ali Fitri Npor ditemui di ruang kerjanya, Kamis (11/7/2019).

Dia menjelaskan, untuk proses pengunduran PNS pemkot hanya sampai di tingkat II tidak perlu ke pemerintah provinsi dengan persyaratan pengajuan yang bersangkutan ke dinas terkait kemudian dinas tersebut memberikan surat pengajuan ke asisten III. Kemudian asisten III meneruskan ke BKD untuk diproses inspektorat. Jika telah selesai, maka SK tersebut akan ditandatangani oleh walikota.

"Kalau pegawai daerah hanya cukup di daerah, tidak sampai ke pemerintah provinsi dan SK sendiri dari kepala daerah," katanya.

Sedangkan surat pengunduran diri Barkati untuk mencalonkan diri sebagai wakil wali kota saat ini masih dalam tahap pemeriksaan inspektorat.

"Surat  Barkati masih di inspektorat dan menunggu giliran pemeriksaan," terangnya

Terpisah, Ketua Pansel Pemilihan Wawali Joha Fajal menjelaskan, untuk calon wawali yang berstatus PNS harus melampirkan surat pengunduran diri. Jika surat tersebut masih dalam proses, maka yang bersangkutan boleh menggunakan surat keterangan sedang dalam proses.

"Bukan surat pernyataan, tapi surat SK dari BKD sedang dalam proses. Surat ini sudah mencukupi sebagai syarat," tegasnya.

Dalam peraturan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan, pencalonan harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon.

Seperti diketahui pemilihan wakil wali kota menyisakan dua nama, yakni Arif Kurniawan dari PKS dan Barkati dari Partai Demokrat (usulan). Dua nama diusulkan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang setelah Saefuddin Zuhri dari Partai Nasdem resmi mengundurkan diri.

Laporan LHKPN

Arif Kurniawan dan Barkati selain wajib menyerahkan surat pengunduran diri sebagai PNS (jika PNS/ASN) juga wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK. 

Berdasarkan penelusuran Kaltimtoday.co di situs acch.kpk.go.id, Arif Kurniawan terakhir melaporkan LHKPN pada 5 Agustus 2009. Saat itu Arif Kurniawan melaporkan harta kekayaan sebesar Rp 244,5 juta. Sebelumnya politikus PKS ini melaporkan harta kekayaannya pada 20 September 2004 dengan total kekayaan sebesar Rp 35 juta.  

Sementara calon yang diusung Partai Demokrat, Barkati, berdasarkan dokumen LHKPN pada 31 Juli 2015 sebesar Rp 4,04 miliar. LHKPN itu disampaikan Barkati saat mengurus pencalonan di Pilwali Samarinda 2015. 

Sebelumnya pada 9 November 2009, Barkati melaporkan LHKPN ke KPK dengan total harta kekayaan sebesar Rp 100,4 juta. 

[RZA | TOS]