Kaltimtoday.co - Putusan PTUN Samarinda memenangkan Pemprov Kaltim atas masjid di Lapangan Kinibalu ditolak mentah-mentah oleh warga. Warga Kampung Jawa, sekitar Lapangan Kinibalu menolak putusan PTUN Samarinda yang memenangkan Pemprov Kaltim atas gugatan pada Pemkot Samarinda, perihal izin mendirikan bangunan (IMB) Masjid Pemprov Kaltim. Dalam waktu dekat, warga pun berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkama Agung. 

Anggota tim advokasi hukum warga Kinibalu, Achmad Jayansyah yang ditemani Arman dan warga sekitar proyek masjid menyatakan, pihaknya sudah menduga Pemkot Samarinda akan kalah di PTUN. Karena itu, pihaknya telah bersiap mengajukan PK ketika Pemkot Samarinda tidak melakukan perlawanan hukum atas putusan PTUN. "Bahkan jika Pemkot Samarinda tetap mengikuti perintah pengadilan, kami menduga Pak Jaang (Wali Kota Samarinda, Red) termasuk dalam pusaran rencana jahat meloloskan pembangunan masjid," tegas Jaya- panggilan Achmad Jayansyah ketika ditemui di posko advokasi Jalan Arjuna, Gang I, Kamis (18/10) siang. 

Sebagai masyarakat Kaltim, Jaya merasa punya hak agar APBD Kaltim dipergunakan sebaik-baiknya. Namun untuk pembangunan masjid, Jaya melihat banyak proses yang tidak dilalui Pemprov Kaltim, salah satunya tidak dimasukkannya rencana pembangunan masjid dalam musyawarah rencan pembangunan (Musrenbang) sebagaimana yang disampaikan pihak Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Jawa beberapa waktu lalu di DPRD Kaltim.  

Jaya juga melihat putusan pengadilan tidak mendasarkan pada fakta-fakta persidangan. Seluruh saksi yang diajukan pihak tergugat yakni Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Samarinda, tidak dipakai hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Sehingga Jaya berkesimpulan, pengadilan di PTUN hanya formalitas untuk meluluskan pembangunan masjid senilai Rp 64 miliar itu. 

"Tidak objektif dan sudah didesain. Kami sudah menduga hasilnya begitu.Penjelasan dari Ketua FKUB Samarinda KH Zaini Naim pun tak didengar. Jadi kami sudah tahu hasilnya dan kalau Pemkot Samarinda tetap mengeluarkan izin maka benar berarti sudah direkayasa," tegas Arman menyambung penjelasan Jaya. 

Ketua FKUB Samarinda KH Zaini Naim yang coba dikonfirmasi belum memberikan penjelasan. Pesan yang dikirim media hanya dibaca namun tak dibalas. Begitu juga nomor telpon yang dihubungi tersambung namun tak dijawab.

Sebelumnya, Hakim Ketua Dedi Wisudawan Hamadi yang memimpin sidang putusan PTUN di Samarinda Seberang mengurai alasannya. Dia mengatakan, terjadi konflik sosial yang diakibatkan tidak terbitnya surat rekomendasi dari FKUB Samarinda. Padahal secara administarasi, semua yang diperlukan telah terpenuhi. Namun atas alasan adanya demo, FKUB tidak mengeluarkan surat. Menurut majelis hakim, penilaian tersebut sifatnya subjektif. 

"Syarat 90:60 sudah terpenuhi. Harusnya FKBU secara aktif menjadi penengah antara kedua bela pihak yang berkonflik, bukan bersifat subjektif mengeluarkan pernyataan ikut menolak. Harusnya tidak ditolak, karena syarat sudah terpenuhi. Hakim juga berpendapat, harusnya pemohon memberikan lahan pengganti untuk lapangan sepakbola," katanya. 

Karena itu, majelis hakim pun memerintahkan FKUB untuk segera menerbitkan surat rekomendasi pendirian rumah ibadah. Selain itu, majelis juga melihat kepentingan bermain bola harusnya bisa dikesampingkan karena pendirian rumah ibadah. Sehingga IMB patut diterbitkan untuk kepentingan umum. "Termohon juga dikenakan sanksi berupa uang paksa Rp 2,5 juta per hari sampai diterbitkannya IMB," paparnya. 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (Dinas PU PUPR) Kaltim yang diwakili  Rahmat Hidayat menggugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kaltim, karena tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah diajukannya 28 Maret 2018. Sampai 90 hari kerja atau tepatnya pada 28 Juni 2018, DPMTST tak memberikan tanggapan. Gugatan tersebtu lantas dilayangkan ke PTUN pada 19 September 2018 silam dan telah terigestrasi dengan nomor perkara 09/P/FP/2018/PTUN.SMD dan akhirnya dikabulkan seluruhnya alias memenangkan pihak Dinas PUPR Kaltim.

[PAS]


Artikel Terkait