Kaltimtoday.co - Protes atas pembangunan Hotel berlabel syariah di samping Masjid Islamic Center Samarinda masih terus berlanjut. Terbaru, warga melaporkan pembangunan hotel tersebut ke Mabes Polri.

Kuasa hukum warga yang tergabung dalam Forum Peduli Islamic Centre Kaltim dan Forum Masyarakat Peduli Islamic Centre Samarinda, Mukhlis Ramlan, melaporkan adanya dugaan penyebaran berita bohong (hoax), terkait label syariah yang diklaim pihak hotel dengan nomor surat LP/B/1403/x/2018/BARESKRIM. Laporan ke Mabes Polri dilakukan pada 30 OKtober lalu.

Muklis Ramlan mengatakan, awalnya pihaknya menahan diri untuk tidak membawa kasus tersebut ke ranah hukum karena melihat tidak ada pembangunan di samping Islamic Centre. Namun belakangan, terjadi penumpukan tiang pancang yang diperkirakan akan digunakan untuk memancang pondasi hotel sehingga warga pun bereaksi. 

"Sampai saat ini masyarakat masih konsisten menolak dengan berbagai alasan dan kajian yang telah kami lakukan. Apalagi kami didukung lembaga negara, Komnas Ham yang telah mengkaji dan menerbitkan surat untuk menghentikan proyek pembangunan hotel syariah itu. Sampai detik ini Komnas Ham tidak mencabut surat yang telah mereka terbitkan artinya masih berlaku," tegas Muklis kepada Kaltimtoday.co. 

Selain itu, sampai detik ini pun MUI pusat tidak pernah mengeluarkan label syariah, begitu pun MUI Samarinda yang diketuai KH Zaini Naim, sampai saat ini pun tetap menolak rencana pembangunan hotel tersebut. Karena itu pihaknya pun menyoal label syariah yang disematkan ke hotel tersebut. "Jadi kami menilai, label syariah itu adalah hoax dan sudah kami laporkan ke Mabes Polri. Kami pun minta ini kasus dibuka supaya jelas siapa yang bermain," katanya. 

Anggota Forum Peduli Islamic Centre Kaltim, Hairil Usman berharap seluruh aktivitas apapun yang sedang berlangsung di lokasi proyek segera dihentikan karena sedang dalam proses hukum di Mabes Polri. Hairil Usman pun berharap proses penyidikan kasus tersebut dibuka agar publik bisa mengetahui kejelasan status pembangunan hotel berlabel syariah itu. 

"Kami sudah minta ke Mabes Polri mengungkap proses dari awalnya apakah benar lelang tanah milik Inhutani, perizinannya seperti apa, apakah semua syarat label syariah sudah sesuai prosesnya di MUI," tambah Hairil Usman. 

Pihaknya pun berencana ke DPRD Kaltim setelah sebelumnya bertemu dengan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi di kantornya. Hairil Usman ingin agar seluruh pihak terkait pembangunan hotel tersebut duduk satu meja di DPRD Kaltim dan membahas status hotel tersebut. "Kami akan minta agar DPRD Kaltim bisa memfasilitas pertemuan itu. Kita ingin semua jelas dan terang sehingga masyarakat tidak bingung," paparnya. 

[PAS]


Artikel Terkait