Ditulis oleh Fadly Idris, Sekertaris Jendral Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (IMORI) 2018-2020.

Setelah menjalani cuti selama kampanye pemilihan GubernurSumatera Utara, Ketua Umum PSSI periode 2016-2020 kembali ke lingkungan PSSIdan menjalankan kembali amanahnya, Namun dengan terpilihnya menjadi gubernurSumatera Utara, mantap Pangkostrad tersebut terus-menerus mendapatkan desakandan cibiran dari masyarakat serta netizen untuk mundur sebagai ketua PSSI danfokus dengan amanah barunya sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Tak salah jika sudah banyak petisi yang bermunculan yangmenuntut Edy untuk melepas jabatan sebagai ketua umum PSSI. Apalagi denganposisi gubernur sekarang, selain posisinya sangat rentan terkontaminasi denganpolitik, Badan Sepakbola Internasional (FIFA) juga melarang kepala organisasisepak bola di suatu Negara untuk merangkap jabatan.

Desakan pun semakin besar dengan adanya banyak petisi dimedia sosial serta melalui petisi online change.org yang sudah di tandatangani, hingga pukul 10.30 tanggal 29 Juli 2018 ditanda tangani 57.256 orang. SelakuSekertaris Jendral Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (Sekjen IMORI), saya berpendapatsangat banyak hal yang bertentangan dengan posisi Edy Rahmayadi saat ini denganbagaimana maju tidaknya sepakbola Indonesia.

Saya berharap bapak Edy selaku Ketua Umum PSSI agar mundurdari jabatannya, dan fokus untuk mengurus Sumatera Utara yang merupakantanggung jawab yang tidak bisa diduakan agar kesejahteraan bisa hadir bagimasyarakat Sumatera Utara. Demikian pula PSSI dan Sepakbola Tanah air akanlebih teratur dan lebih berkembang jika kepala utamanya dapat hadir 24 jammembenahi sepak bola Indonesia.

Kemudian, ada pula yang menjadi kendala utama tentangregulasi yang melarang kepala daerah rangkap jabatan sebagai pengurus PSSI.Larangan ini diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 800/148/sj 2012 tanggal17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atauWakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI,PSSI, Klub Sepakbola Profesional danamatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural.

Sangat tidak wajar jika lembaga seperti PSSI yang memilikiekspektasi publik yang sangat besar menjadi kendaraan politik saja, atau hanyadijadikan bemper ketika menjabat sebagai Gubernur Sumut nantinya. Harusnyasetelah terkena Sanksi dari FIFA, kita mestinya banyak belajar dan berbenah danfocus untuk memperbaiki sistem sepakbola Indonesia, dan membersihkan sepakboladari praktik-praktik mafia sepakbola di Indonesia.

Pesan saya, PSSI segera mencari pengganti melalui kongresatau Munas Luar Biasa. Hingga, PSSI dapat segera berbenah dan siap menatapevent akbar Timnas yang sudah di depan mata. Aspirasi saya juga merupakanaspirasi banyak masyarakat penikmat dan pecinta sepakbola agar PSSI segeraMunaslub dan mencari sosok yang betul-betul peduli dan dapat memajukansepakbola Indonesia. Indonesia tidak kekurangan sosok pemimpin dalam sepakbolakok. Para mantan pemain Timnas pun sangat faham dan saya yakin dapat memberikanenergy baru bagi sepakbola Indonesia. [PAS]


Artikel Terkait