Maya Rahmanah (Kepala Departeman Pemberdayaan Perempuan KAMMI Kaltimtara)

RUU P-KS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) ini merupakan inisiasi dari Komnas Perempuan sejak 2015. Mereka berkeinginan untuk segera disahkan oleh pemerintah.                         

RUU P-KS didalamnya terdapat nilai-nilai yang menyimpang dari kebenaran. Diadopsi dari masyarakat barat yang sangat liberal dalam hal seksualitas, namun dipaksakan sebagai ideologi baru yang ingin mengubah cara pandang masyarakat Indonesia terhadap isu seksualitas. Mengatasnamakan HAM atas otoritas tubuhnya, tetapi kosong norma agama dan susila. Di dalam tubuh Pancasila, RUU sama sekali tida ada sila 1 dan 2 dari konsep “Kekerasan Seksual” yang diajukan Komnas Perempuan.

RUU P-KS merupakan kedok yang berlabel solusi yang faktanya jika di bedah secara terminologi tidak memberikan solusi bagi kaum perempuan. Faktanya memang ada banyak kasus yang mencuat akibat dari pelecehan seksual. Seperti, pemerkosaan, pedofil, prostitusi, KDRT, eksploitasi, dan sebagainya. Lalu dimanakah letak akar masalahnya? Apakah kekerasan berbasis gender dan relasi kuasa (patriarki) yang harus menanggung beban sebagai tertuduh dari segala praktik ketidakadilan itu sebagaimana kampanye feminisme?

Kata “Penghapusan Kekerasan Seksual” memang terkesan melindungi perempuan dan anak yang dilecehkan. Mereka membutuhkan payuh hukum atas dirinya, tetapi tidak dengan mengelabui masyarakat Indonesia bahwa tidak ada aturan kejahatan seksual yang melanggar norma dan agama di dalam RUU ini. 

Banyak perempuan yang tertipu dengan berbagai tawaran yang berlabel solusi atas nama penghapusan kekerasan seksual, bahkan para aktivis perempuan banyak yang mendukungnya. Padahal jika dicermati banyak pasal yang multitafsir dan kering nilai, norma, agama dan kekosongan dari ideologi pancasila. 

Definisi kekerasan seksual dalam RUU P-KS menggaris bawahi relasi gender dan relasi kuasa sebagai penyebab dari kekerasan seksual. Padahal akar dari permasalahan kejahatan seksual adalah hilangnya peran keluarga sebagai unit perlindungan terkecil dalam keluarga. Dan kita tahu bahwa lembaga keluarga adalah tonggak dan asas yang pokok bagi sebuah masyarakat. Keguncangan keluarga ini tentunya akan menyebabkan eksistensi dan kualifikasi kehidupan manusia akan terancam.

Filosofi RUU P-PKS sama dengan bebaskan tubuh perempuan dari Norma dan Agama

Siapa yang mengontrol tubuh perempuan -- contohnya mengatur cara berpakaian, maka Anda telah melakukan kekerasan seksual dan harus di pidanakan. Anda sehat? Siapakah yang dilindungi oleh RUU ini? Maka RUU P-KS ini sangat berpotensi pro perzinahan, aborsi, LGBT tidak dilarang (bukan kejahatan) apabila dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan (suka sama suka / persetujuan). Apakah kita mau mendukung RUU Pro Zina yang tidak sama sekali memuliakan kaum perempuan? Justru menghancurkan kaum perempuan.

Apakah kita mendukung RUU yang bebas dari nilai moral dan agama? KEKERASAN SEKSUAL tidak sama dengan KEJAHATAN SEKSUAL

Kekerasan seksual asasnya: tidak ada paksaan. Aktivitas seksual bukan pada baik/buruknya, bukan pada halal/haram suatu prilaku seksual, jika dilakukan dengan kesadaran (persetujuan) bukanlah suatu kejahatan.

Kejahatan seksual : melanggar norma dalam masyarakat, melanggar moralitas, dan nilai – nilai agama.

Maka langkah selanjutnya jika RUU P-KS ini disahkan, remaja kita akan disodorkan alat kontrasepsi dan petunjuk pelaksanaan teknis layanan aborsi aman. Jelas Ini FREE SEKS (dalam rancangan strategis aliansi satu visi untuk mengoalkan RUU P-KS) yang hari ini web tersebut entah mengapa di offkan. Mengundang tanda Tanya besar? 

Oleh karenanya dengan tegas mengajak rekan-rekan sekalian untuk menolak RUU P-KS karena tidak sesuai dengan cita – cita kemerdekaan Indonesia yang tidak mencerminkan kemanusiaan sebagaimana manusia itu sendiri akan fitrahnya. Padahal makna kebebasan dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai agama tidaklah sama dengan pandangan hidup masyarakat Barat.

RUU P-KS ini jelas tidak dapat mengkriminalisasi para pelaku kejahatan seksual. Dan mendorong pemerintah untuk revisi KUHP terkait pasal – pasal asusila agar tidak ada penyimpangan dan menuntut pemerintah untuk membuat payung hukum demi melindungi perempuan dan anak Indonesia dengan landaskan dasar hukum yang sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia dan ideologi pancasila. Terutama yang termaktub ayat 1 yaitu ke Tuhanan yang Maha Esa, adalah keniscayaan bangsa Indonesia yang berkeyakinan terhadap agama. Demi terwujudkan masyarakat sejahtera yang bebas dari ancaman dan bahaya apapun. Selamatkan Indonesia! 

TOLAK TOTAL RUU P-KS yang jelas melanggar kebenaran dan mengganggu kemanusiaan yang adilan dan beradab. Bagi masyarakat  Indonesia yang meyakini bahwa perZINAhan dilihat dari segi manapun adalah perbuatan KEJI, walaupun Suka sama Suka.

Orang bijak mengatakan, kebenaran harus dinyatakan dan bukan justru membenarkan kenyataan padahal kenyataan tersebut menyimpang dari kebenaran.

 

(*) Tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. 

 


Artikel Terkait