Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota DPRD Bontang dari partai Nasdem Faisal FBR tepis isu hoaks mengenai efek samping vaksin Covid-19. Menurutnya, vaksin penting untuk menghentikan penyebaran virus corona yang melanda negeri ini sejak setahun terakhir.

"Efek samping vaksin ini jauh dari Hoaks. Pemerintah menyarankan kita untuk di vaksin demi kesehatan. Dan ada Fatwa MUI, artinya vaksin ini halal," tegas anggota DPRD Bontang dua periode ini seusai mengikuti program vaksinasi tahap dua beberapa waktu lalu.

FBR menilai, program vaksinasi Covid-19 merupakan langkah vital pemerintah yang perlu tersampaikan secara tepat dan akurat ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, peran media massa menjadi faktor penentu keberhasilan sosialisasi.

Disamping itu, Faisal juga meminta pemerintah prioritaskan warga miskin sebagai penerima vaksin Covid-19 tahap berikutnya. Dia menilai, dampak pandemi paling berimbas terhadap masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Banyak masyarakat terhimpit ekonomi akibat kebijakan penanganan virus corona. Bahkan tak sedikit yang kena PHK.

"Warga miskin di tengah pandemi sangat kesulitan," lanjut Faisal.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pendapatan merosot bahkan sampai nihil akibat pembatasan aktivitas dan jam kerja. Sementara tuntutan beban hidup tak sebanding dengan penghasilan.

Sayangnya, subsidi pemerintah pusat yang selama ini dinanti-nantikan untuk meringankan beban hidup masyarakat justru tersandung skandal korupsi.

"Kasihan masyarakat miskin kalau terbebani harga vaksin,” ujarnya.

Untuk itu, Faisal menyarankan, agar Pemerintah Kota Bontang mengubah pola kategori calon penerima vaksin tahap berikutnya. Tidak lagi menyasar kalangan berpenghasilan menengah ke atas. Tetapi lebih memprioritaskan masyarakat miskin.

Diketahui, pemerintah pusat akhir 2020 lalu gembar-gembor memprioritaskan warga miskin sebagai penerima vaksin gratis. Nyatanya berbanding terbalik.

Vaksinasi tahap satu dan dua justru menjangkau kalangan kelas menengah ke atas. Sementara masyarakat miskin yang awalnya diproyeksikan mendapat vaksin gratis terkesan terabaikan.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]