Nasional
Bahlil Selidiki Dugaan Aktivitas Tambang Tanpa Izin di Lahan Sawit
Kaltimtoday.co - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengusut dugaan aktivitas pertambangan ilegal di dalam kawasan perkebunan kelapa sawit. Praktik yang tidak sesuai dengan izin usaha tersebut disinyalir melibatkan sejumlah perusahaan penanaman modal asing (PMA).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya telah menggelar rapat intensif bersama tim penegakan hukum (gakkum) serta jajaran internal kementerian untuk menindaklanjuti indikasi pelanggaran perizinan tersebut.
"Internal di ESDM akan melakukan monitoring, pemeriksaan terhadap kebun-kebun yang juga melakukan usaha pertambangan, yang ditengarai itu dilakukan oleh beberapa perusahaan asing," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM,Jakarta, Senin (26/10/2026).
Bahlil menekankan bahwa setiap entitas bisnis wajib menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan dokumen perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah. Izin Usaha Perkebunan (IUP) tidak dapat dijadikan tameng untuk mengeksploitasi komoditas tambang.
"Ingat, sebagai mantan Menteri Investasi, kalau izin itu hanya dikeluarkan untuk usaha sawit, enggak boleh melakukan usaha lain, pendapatan lain," tegas Bahlil.
Berdasarkan laporan awal tim gakkum Kementerian ESDM, beberapa perusahaan asing kedapatan menjalankan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di luar cakupan izin operasionalnya. Pemerintah kini mengintensifkan pendalaman untuk memastikan jenis komoditas dan tingkat pelanggaran di lapangan.
"Saya sudah mendapat laporan dari tim gakkum, ada beberapa perusahaan yang sedang dilakukan pendalaman, tetapi berpotensi untuk melakukan kegiatan lain selain izin yang dikeluarkan," lanjutnya.
Kendati demikian, Bahlil belum membeberkan secara terperinci rincian nama perusahaan asing, titik lokasi perkebunan sawit, maupun jenis komoditas tambang yang diduga digali secara ilegal tersebut.
Pemerintah menegaskan pengawasan serta penindakan akan terus ditingkatkan agar tata kelola sumber daya alam nasional berjalan tertib, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.
[RWT]
Related Posts
- BMKG: 185 Zona Musim Mulai Masuk Musim Hujan November 2026, Ini Daftar Wilayahnya
- Kuasa Hukum HN Tegaskan Dana Rp165 Juta Pinjaman Pribadi Bukan Proyek, Ada Jaminan SK Kepegawaian
- Sertifikat Petani di Kutim Diduga Dijaminkan ke Bank, Mahkamah Agung Diminta Jangan Tutup Mata
- Malaysia Hapus Sejumlah Cabor Andalan RI, Federasi Olahraga Ancam Boikot SEA Games 2027
- Siap Berlaga di Porprov Kaltim, Kontingen Berau Diharap Raih Prestasi Harumkan Nama Daerah







