Nasional
Bansos BPNT Tahap IV November 2026 Cair Rp600.000, Begini Cara Cek Nama dan Tarik Saldonya
Kaltimtoday.co - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) diimbau untuk memeriksa status kepesertaan serta saldo bantuan menjelang pencairan tahap IV pada November 2026.
Bantuan untuk alokasi periode triwulan keempat (Oktober hingga Desember) tersebut disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan atau mencapai total Rp600.000 jika dicairkan sekaligus.
Meski demikian, dana bansos BPNT tidak masuk ke rekening seluruh penerima secara serentak. Penyaluran dilakukan secara bertahap, sehingga jadwal penerimaan setiap keluarga dapat berbeda-beda bergantung pada proses distribusi di wilayah masing-masing.
Sebelum mendatangi mesin ATM bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau kantor pos, masyarakat disarankan memastikan status kepesertaan melalui kanal resmi Kementerian Sosial dengan tahapan berikut:
- Buka situs resmi [https://cekbansos.kemensos.go.id/] atau gunakan aplikasi resmi Cek Bansos serta laman [https://perlinsos.kemensos.go.id/]
- Masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai yang tertera pada KTP.
- Ketik ulang kode verifikasi atau captcha yang muncul di layar, lalu klik tombol pencarian data.
- Periksa informasi status kepesertaan serta jenis bantuan yang ditampilkan pada sistem.
Setelah status kepesertaan terkonfirmasi dan saldo dipastikan masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),penerima dapat melakukan penarikan tunai di ATM bank penyalur dengan langkah sebagai berikut:
- Siapkan kartu KKS dan datangi mesin ATM bank penyalur yang sesuai.
- Masukkan kartu KKS ke mesin ATM, lalu ketik nomor PIN dengan benar.
- Pilih menu penarikan tunai dan tentukan nominal uang sesuai saldo yang tersedia.
- Ikuti instruksi hingga transaksi selesai, kemudian pastikan uang tunai, kartu KKS, dan struk transaksi telah diambil sebelum meninggalkan mesin ATM.
Sementara itu, bagi penerima yang terdaftar dalam mekanisme penyaluran melalui PT Pos Indonesia, pencairan dilakukan sesuai jadwal dan lokasi yang tertera pada surat undangan resmi dengan membawa dokumen asli berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Pemerintah mengingatkan agar KPM menjaga kerahasiaan PIN dan tidak memberikannya kepada orang lain, termasuk pihak yang menjanjikan percepatan pencairan bantuan. Apabila saldo belum bertambah, masyarakat diimbau untuk tidak memaksakan penarikan melainkan berkonsultasi langsung dengan pendamping sosial atau pihak kelurahan setempat guna menghindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
[RWT]
Related Posts
- Kemenkeu Bidik Pajak Marketplace hingga Coretax untuk Kejar Setoran Rp514 Triliun di Akhir Tahun
- Beasiswa Kukar Idaman Terbaik Kembali Dianggarkan pada 2027, Siswa Baru Juga Dapat Seragam Gratis
- Formula UMP 2027 Berubah: Mengacu UU Baru, Kebutuhan Hidup Layak Bisa Jadi Penentu Besaran Upah
- BMKG: 185 Zona Musim Mulai Masuk Musim Hujan November 2026, Ini Daftar Wilayahnya
- Kuasa Hukum HN Tegaskan Dana Rp165 Juta Pinjaman Pribadi Bukan Proyek, Ada Jaminan SK Kepegawaian







