Kaltimtoday, Samarinda - Persoalan banjir dan tanah longsor di Samarinda hampir terjadi di tiap musimnya, akibatnya banyak jalan yang sulit diakses akibat digenangi air, dan di beberapa permukiman warga kerap terjadi tanah longsor.

Dikala waktu Hujan, Samarinda cenderung mengalami banjir yang berada di sisi jalan bahkan didaerah permukiman kerap mengalami kebanjiran, misalkan terjadi pada Rabu (15/9/2021) lalu, bahkan diwaktu yang sama, kawasan permukiman di Jalan Biawan mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Komisi III DPRD Samarinda, Novan Syahron Pasie mengatakan, titik banjir dan longsor di Samarinda disebabkan curah hujan yang tinggi serta durasi waktu yang cukup lama. Pasalnya banyak titik genangan baru yang sebelumnya tidak pernah tergenang.

“Curah hujannya memang cukup tinggi di beberapa tempat, khususnya di Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Loa Bahu, Loa Buah, dan Loa Bakung. Kami lihat arusnya makin deras.” Ucap Novan, Senin (20/9/2021).

Tak hanya itu, Politikus Partai Golkar itu menyampaikan, upaya penanggulangan banjir masih dalam tahap pengerjaan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, melalui OPD terkait.

“Memang saat ini hujan terus turun, kebetulan berbarengan dengan proyek penanggulangan banjir, seperti pelebaran drainase di Jalan Simpang Remaja menuju Cendrawasih. Memang ada penyumbatan sehingga aliran air tidak lancar," ucap Novan.

Novan mengaku titik rawan bencana tersebut kemungkinan sudah di petakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, pasalnya khusus di Kota Tepian ini banyak bukit yang menjadi kawasan permukiman, sehingga menurutnya itu sudah masuk dalam data rawan bencana oleh BPBD.

“Banyak daerah-daerah yang lereng, ya memang itu sudah masuk dalam deteksi BPBD," imbuhnya.

Dia menambahkan, hingga saat ini belum ada upaya untuk merelokasi warga yang berada di wilayah titik rawan longsor tersebut, pasalnya warga sudah menghuni kawasan tersebut selama puluhan tahun, seperti di Kelurahan Selili. Hal ini di anggap membuat instansi kesulitan dalam melakukan relokasi.

"Kami harap Pemkot Samarinda ke depan harus mempunyai program jangka panjang dan menengah untuk menangani masalah banjir dan tanah longsor," tutup Novan.

[SDH | TOS | ADV DPRD SAMARINDA]