TENGGARONG, Kaltimtoday.co - Nelayan di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, masih menghadapi persoalan mahalnya harga dan terbatasnya pasokan bahan bakar minyak untuk melaut.

Kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Desa Handil Terusan diharapkan menjadi solusi konkret sekaligus mendukung aktivitas perikanan masyarakat pesisir.

Camat Anggana, Rokib, mengungkapkan bahwa pembangunan SPBN tersebut direncanakan berlangsung pada Oktober 2026.

Pada bulan yang sama, pembangunan Kampung Nelayan juga dijadwalkan mulai berjalan di desa tersebut.

"Alhamdulillah, pembangunan Kampung Nelayan dan SPBN sama-sama berjalan bulan ini. Lokasinya di Handil Terusan," kata Rokib.

Rokib menjelaskan, kebutuhan BBM menjadi salah satu persoalan utama yang kerap disampaikan nelayan saat dirinya berkunjung ke sejumlah desa pesisir di Anggana.

Pasokan yang terbatas dan harga mahal dinilai menambah beban biaya operasional, bahkan kerap menghambat aktivitas nelayan untuk pergi melaut.

Melalui kehadiran SPBN, nelayan nantinya diharapkan dapat memperoleh BBM bersubsidi sesuai dengan harga ketentuan pemerintah.

Namun, untuk mengakses fasilitas tersebut, para nelayan diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi, termasuk dokumen E-Pas Kecil bagi kapal yang memenuhi kriteria.

Rokib menyebut pendataan dan pengurusan dokumen kapal terus dilakukan demi mendukung kesiapan nelayan memanfaatkan fasilitas pengisian BBM tersebut.

Sebanyak 400 nelayan di kawasan tersebut telah mengajukan permohonan pengurusan dokumen kependudukan dan operasional kapal.

Dari jumlah tersebut, sekitar 250 nelayan telah merampungkan seluruh prosesnya, sementara sisanya masih dalam tahap pengusulan.

"Harapan kami, dengan adanya SPBN ini, nelayan bisa mendapatkan BBM dengan harga sesuai ketentuan. Jadi, aktivitas melaut tidak terhenti hanya karena BBM mahal atau sulit diperoleh," ujar Rokib.

Selain SPBN, pembangunan Kampung Nelayan di Handil Terusan juga diarahkan guna menunjang berbagai kebutuhan masyarakat pesisir.

Kawasan tersebut direncanakan dilengkapi fasilitas pendukung, termasuk pasar dan sistem pengelolaan terpadu agar aktivitas perikanan berjalan lebih terorganisasi.

Keberadaan kedua fasilitas itu diharapkan memudahkan nelayan memenuhi perbekalan sebelum melaut, sekaligus mendukung pemasaran hasil tangkapan dan pengembangan usaha perikanan daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat bertindak sebagai pelaksana program pembangunan, sementara pemerintah daerah mendukung dari segi penyediaan lahan dan koordinasi desa.

"Kami berharap pembangunan SPBN dan Kampung Nelayan dapat menjawab kebutuhan masyarakat pesisir serta memperkuat kegiatan ekonomi nelayan," kata Rokib.

[TOS | ADV DISKOMINFO KUKAR]