Kaltimtoday.co, Tenggarong - Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) Pastarung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tenggarong dibuka sebagai wadah pemberdayaan warga binaan melalui kegiatan pertanian dan usaha produktif. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat membekali warga binaan dengan keterampilan sebelum kembali ke tengah masyarakat.

Peresmian SAE Pastarung dilakukan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri bersama Kepala Lapas Tenggarong, di Jalan Mangkuraja, Kecamatan Tenggarong, Selasa (27/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Aulia bersama Kepala Lapas Tenggarong dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar meninjau langsung kegiatan pertanian yang dikelola warga binaan. Peresmian juga ditandai dengan penandatanganan prasasti Kampung Pemasyarakatan SAE Pastarung.

Aulia mengapresiasi keberadaan fasilitas tersebut sebagai bagian dari program pembinaan dan pemberdayaan warga binaan Lapas Tenggarong.

“Kami berharap ini benar-benar menjadi tempat untuk memberdayakan warga binaan yang ada di Lapas Tenggarong itu sendiri,” kata Aulia.

Menurutnya, Pemkab Kukar berkomitmen mendukung kegiatan pemberdayaan tersebut melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta kebijakan pemerintah daerah.
Dukungan itu diharapkan dapat membantu warga binaan menjadi pribadi yang lebih produktif, mandiri, dan memiliki keterampilan yang bermanfaat setelah menyelesaikan masa pembinaan.

“Kami juga berharap pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait dan kebijakan yang kami miliki bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas Tenggarong,” sambungnya.

Aulia mengungkapkan, jumlah warga binaan Lapas Tenggarong saat ini mencapai sekitar 1.300 orang. Dengan jumlah tersebut, diperlukan lahan yang lebih luas untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan.

Ia menilai, lahan yang tersedia saat ini telah dimanfaatkan dengan baik. Namun, pengembangan program membutuhkan dukungan fasilitas dan area yang lebih memadai.

“Kami melihat dengan lahan yang kecil begini saja sudah sangat bisa diberdayakan. Tentunya, 1.300 orang ini membutuhkan area, lokasi, atau lahan yang cukup luas untuk dilakukan proses pemberdayaan,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Kukar membuka peluang pemanfaatan sejumlah lahan bekas tambang yang nantinya diserahkan kembali kepada negara untuk dijadikan lokasi kegiatan usaha produktif warga binaan.

Aulia menyebutkan, rencana tersebut akan dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk Kejaksaan Negeri Kukar, agar pemanfaatannya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain penyediaan lahan, pemerintah daerah juga berencana membantu memperluas akses pemasaran produk yang dihasilkan warga binaan SAE Pastarung.

Salah satu peluang yang dijajaki adalah menjalin kerja sama dengan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kukar untuk menyerap hasil pertanian dan peternakan, termasuk telur.

“Kami sudah membukakan beberapa pasar, misalnya untuk telur. Mungkin nanti kita akan menghubungkan dengan dapur-dapur SPPG yang ada di Kabupaten Kukar,” ungkapnya.

Tidak hanya melalui dapur SPPG, hasil produksi warga binaan juga diharapkan dapat dipasarkan kepada masyarakat sekitar dengan harga yang lebih bersaing.

Aulia berharap, keberadaan SAE Pastarung dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi warga binaan, terutama dalam meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kesiapan mereka untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

“Tentunya, ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi warga binaan kita untuk digunakan dalam proses pembinaan warga binaan,” tandasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]