Kaltimtoday.co, Tenggarong - Hotspot Karhutla di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menunjukkan penurunan. Meski begitu, penanganan kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan lantaran musim kemarau diperkirakan bertahan hingga awal November.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono mengatakan, berkurangnya hotspot tidak terlepas dari koordinasi penanganan yang semakin baik di lapangan. 

“Penanganan terus dilakukan hingga titik-titik hotspot-nya sudah semakin banyak berkurang. Sudah sangat banyak, sangat banyak berkurang,” kata Sunggono.

Menurut dia, penanganan Karhutla melibatkan Satgas Karhutla, lintas sektor, hingga perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kolaborasi tersebut dinilai membuat respons terhadap titik-titik kebakaran semakin terkoordinasi.

“Semakin lama semakin baik koordinasi penanganannya, baik antara kami di Satgas atau juga dengan lintas sektoral dan juga CSR yang ada di lapangan,” sambungnya.

Namun, kondisi tersebut belum membuat penanganan Karhutla dihentikan. Sunggono menyebut musim kemarau masih diperkirakan berlangsung hingga awal November berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Kalau lihat dari ramalan BMKG, awal hujan itu baru diperkirakan di awal November, baru mulai,” tuturnya.

Di sisi lain, dukungan anggaran untuk penanganan Karhutla juga telah disiapkan. Pemkab Kukar memperoleh dana sebesar Rp10 miliar dari pemerintah pusat yang telah dimasukkan dalam batang tubuh APBD Perubahan Kukar.

Usulan pemanfaatan anggaran tersebut telah disampaikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan melewati proses verifikasi.

“Ada, kami dapat Rp10 miliar, dan itu proses perjalanan penganggarannya sudah kami masukkan dalam batang tubuh APBD Perubahan,” ujarnya.

Anggaran itu nantinya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan dan rehabilitasi Karhutla, termasuk penyediaan infrastruktur serta perlengkapan yang diperlukan di lapangan.

Kebutuhan tersebut antara lain pengadaan selang, kendaraan, bahan bakar, hingga konsumsi bagi petugas selama proses penanganan.

“Peruntukannya itu sebenarnya di situ pemenuhan, itu maksudnya mulai dari penanganan, rehabilitasi, misalnya untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan,” jelasnya.

“Misalnya ya bisa saja beli selang, bisa saja beli mobil, bisa saja untuk apa namanya beli kebutuhan bahan bakar dan lain-lain. Konsumsi, boleh,” tambah Sunggono.

Saat ini, anggaran tersebut masih menunggu pengesahan APBD Perubahan. Setelah disahkan, dana Rp10 miliar itu dapat segera direalisasikan untuk mendukung penanganan Karhutla di Kukar.

“Sudah kami verifikasi. Tinggal menunggu setelah pengesahan APBD Perubahan ini bisa langsung kami eksekusi untuk direalisasikan,” pungkasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]