Daerah

JAMPER Kaltim Soroti Tiga Daftar Konveksi Seragam Gratis, Pertanyakan Keterlibatan Pelaku Usaha Lokal

Defrico Alfan Saputra — Kaltim Today 07 Oktober 2026 15:22
JAMPER Kaltim Soroti Tiga Daftar Konveksi Seragam Gratis, Pertanyakan Keterlibatan Pelaku Usaha Lokal
Aksi Demo JAMPER Kaltim di Disdikbud soal program seragam gratis. (Defrico/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Program seragam gratis Pemprov Kaltim kembali menjadi sorotan. Kali ini, Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda (JAMPER) Kaltim menyoroti tiga daftar konveksi yang disebut terlibat dalam pengadaan seragam gratis untuk siswa SMA/SMK.

JAMPER Kaltim mempertanyakan keterlibatan konveksi lokal dalam program yang menggunakan anggaran daerah tersebut. Mereka menilai, pelaksanaan program semestinya tidak hanya berorientasi pada pembagian seragam, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha konveksi di Kaltim.

Tiga daftar konveksi dalam program seragam gratis diantaranya,

  1. PT Berkat Cahaya Perkasa yang berdomisili Bandung (SMA)
  2. PT Nara Tunas Karya, ada cabangnya di Samarinda,(SMK).
  3. SLB lewat CV Dharma Satria Persada berdomisili di Samarinda.

Menurut JAMPER Kaltim, dari tiga daftar konveksi yang mereka soroti, keterlibatan konveksi lokal dinilai masih belum banyak. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penentuan penyedia dan sejauh mana pelaku usaha lokal dilibatkan.

"Yang skala besar itu masih di pulau jawa, untuk yang PT Nara Tunas Karya infonya ada cabang di Samarinda, namun kami belum menemukan lokasinya dimana," ungkap Ketua JAMPER Kaltim, Ahmad.

JAMPER Kaltim mendorong Pemprov Kaltim dan pihak terkait membuka informasi secara transparan mengenai mekanisme pengadaan, hingga rekam jejak konveksi agar tidak menimbulkan potensi-potensi korupsi di dalamnya.

"Program semua ini kan berjalan bukan tahun pertama, ini sudah tahun kedua. Seharusnya pada tahun pertama itu juga jauh-jauh hari sudah disosialisasikan agar konveksi-konveksi lokal ini bisa bersaing dan mempersiapkan diri," imbuhnya.

Ahmad ingin program seragam gratis tidak hanya menyelesaikan kebutuhan siswa, tetapi juga memberikan ruang bagi konveksi lokal untuk ikut mendapatkan manfaat dari belanja pemerintah daerah.

"Setidaknya pemprov bisa mempertimbangkan konveksi lokal, untuk bisa mengeksekusi program seragam gratis ini," tutup Ahmad.

[RWT] 



Berita Lainnya