Kaltimtoday.co - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan tekad kuat mengejar target ambisius pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) hingga batas Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 608 kilometer (km). Mereka bertekad agar seluruh proyek tersebut dapat selesai dan berfungsi sepenuhnya pada akhir tahun 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dan Bupati Kapuas Hulu Fransiscus Diaan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat. Selama kunjungan tersebut pada Minggu (3/9/2023), mereka meninjau progres pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Barat.

Salah satu ruas yang menjadi fokus adalah sepanjang 149 km dari Nanga Era hingga Batas Kalimantan Timur (Kaltim). Sebanyak 25 km sudah memiliki lapisan aspal, sedangkan 25 km lainnya sedang dalam proses pengaspalan yang diharapkan selesai hingga Mei 2024. Sisanya direncanakan akan selesai dan berfungsi penuh pada akhir 2024 atau awal 2025.

Menteri Basuki Hadimuljono menyampaikan, "Pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan Presiden Jokowi masih mengikuti program periode pertama (2014-2019), yaitu membangun dari pinggiran. Jalan perbatasan seperti ruas Nanga Era – Batas Kaltim saat ini sedang dalam tahap pengaspalan selama 25 km dan diharapkan selesai hingga Mei 2024. Semoga infrastruktur yang kami bangun dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat di kawasan perbatasan dan pedalaman."

Menteri Basuki juga menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi lingkungan, terutama karena pembangunan jalan perbatasan ini masih berada di kawasan hutan. "Kami telah merancang dengan rinci penataan lerengnya dan memeriksa setiap titik yang berpotensi longsor, dengan pengamanan tebing yang tepat. Kami ingin mencegah erosi yang dapat merusak tanaman di sekitar dan mencemari sungai di hilir. Ini adalah bagian integral dari prinsip pembangunan lingkungan berkelanjutan," kata Menteri Basuki.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Handiyana, mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun 2022, dari total Jalan Paralel Perbatasan Kalbar sepanjang 608 km, sudah ada 221 km yang memiliki lapisan aspal. Meskipun seluruh jalan perbatasan di Kalbar sudah terhubung, beberapa ruas masih belum berfungsi penuh karena memerlukan pembangunan jembatan dan perbaikan bagian jalan yang curam.

Handiyana juga menyampaikan informasi tentang beberapa proyek pembangunan jalan perbatasan Kalbar yang sedang berjalan di tahun 2023, termasuk peningkatan jalan dan Jembatan Ruas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas Siding/Seluas – Batas Sekayan/Entikong – Rasau sepanjang 47,10 km senilai Rp209 miliar, pemeliharaan rutin jalan dan Jembatan Ruas Simpang Take – Simpang Sontas sepanjang 95,54 km senilai Rp9,6 miliar, dan pembangunan Jalan Batas Kapuas Hulu/Sintang – Nanga Badau MYC 2020 – 2023 sepanjang 33,60 km senilai Rp199 miliar.

Selain itu, saat ini tengah dilaksanakan pembangunan Jembatan Ruas Entikong- Rasau – Badau MYC 2020 – 2023 senilai Rp139 miliar dengan panjang 859 meter, peningkatan jalan Ruas Rasau – Sepulau – Batas Kapuas Hulu/Sintang MYC 2022 – 2024 sepanjang 68 km senilai Rp181 miliar, pemeliharaan rutin jalan dan Jembatan Ruas Simpang Balai Karangan – Rasau – Simpang Nanga Kantuk – Nanga Badau sepanjang 89 km senilai Rp7,39 miliar, pembangunan Jalan Nanga Era – Batas Kaltim MYC 2022 – 2024 sepanjang 25 km senilai Rp148 miliar, pemeliharaan rutin jalan dan Jembatan Ruas Nanga Era – Bts. Kaltim sepanjang 27 km senilai Rp2,9 miliar, serta pemeliharaan rutin Simpang Temajuk – Tanjung dan Aruk – Simpang Take sepanjang 65 km senilai Rp3,9 miliar.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, serta Kepala BPJN Kalbar Ditjen Bina Marga Handiyana.