Kaltimtoday.co, Balikpapan - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur belum sepenuhnya reda. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mencatat kualitas udara di sejumlah wilayah masih buruk dan dampaknya mulai terasa terhadap kesehatan masyarakat.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meminta penanganan karhutla dilakukan lebih cepat. Patroli dan pencegahan harus bergerak ketika titik panas mulai meningkat, bukan menunggu api membesar.

“Kita harus lebih preventif dan terintegrasi. Begitu hotspot meningkat, patroli dan pencegahan harus bergerak,” kata Rudy dalam rapat Forkopimda Kaltim.

Kondisi kualitas udara di sejumlah daerah masih mengkhawatirkan. Di Sendawar, Kutai Barat (Kubar), Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sempat mencapai 409 atau masuk kategori berbahaya. Sementara Samarinda mulai membaik dari ISPU 100 menjadi 32.

Paparan partikulat halus PM2,5 juga tinggi. Pada 2 Oktober 2026, konsentrasinya di Kubar mencapai sekitar 740 mikrogram per meter kubik. Rata-rata paparannya tercatat 13,3 kali di atas baku mutu di Kubar, 12,7 kali di Kutai Timur dan 10 kali di Mahakam Ulu.

Rudy menegaskan penanganan karhutla tidak cukup hanya melihat jumlah titik api. Pemerintah harus memastikan masyarakat terlindungi dari dampak kebakaran dan asap.

“Kita jangan hanya berbicara tentang jumlah titik api. Ukuran keberhasilan penanganan karhutla adalah sejauh mana masyarakat terlindungi,” tegasnya.

Kaltim saat ini memiliki 291 personel Brigade Pengendalian Karhutla dan 301 regu Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan total 5.867 personel. Rudy meminta seluruh unsur bergerak dalam satu koordinasi dengan mengintegrasikan data hotspot, cuaca, kualitas udara hingga kondisi kesehatan masyarakat.

Dampak karhutla juga mulai terlihat di sektor kesehatan. Dinas Kesehatan Kaltim mencatat 13.086 kasus ISPA dalam pelaporan khusus karhutla periode 27 Juli hingga 15 September 2026. Kasus mingguan bahkan sempat meningkat hingga 5,4 kali.

Selain asap, kemarau juga memicu ancaman kekurangan air dan penyakit lain. Data yang dipaparkan dalam rapat mencatat 35.105 kasus diare dengan lima kematian. DLH Kaltim juga memantau 33 titik sungai di 10 kabupaten/kota yang seluruhnya berstatus tercemar ringan.

Rudy meminta BPBD dan pemerintah kabupaten/kota segera memetakan wilayah rawan kekurangan air, sekaligus memperkuat pencegahan karhutla melalui penambahan embung dan armada pemadam.

 “Jangan sampai pemerintah bergerak setelah masyarakat antre mengambil air. Kita harus hadir sebelum masalah menjadi krisis,” pungkasnya.

[RWT]