Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pinjaman daerah kepada perbankan menjadi salah satu catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dalam pemandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, Selasa (29/9/2026).

Sejumlah hal yang dipertanyakan fraksi terkait pinjaman daerah mencakup aspek legalitas, hukum, penataan usaha, hingga ketentuan mengenai pinjaman.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono menyampaikan tanggapan pemerintah bahwa pinjaman jangka pendek yang dilakukan telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Insyaallah sudah memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada,” katanya.

Ia menjelaskan, pinjaman jangka pendek diperbolehkan sepanjang dilakukan dan diselesaikan pada tahun yang bersangkutan. Pinjaman tersebut juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan cash flow pemerintah daerah.

“Tadi beberapa kali saya sebutkan, harus cash yang ada. Jadi, yang terjadi di tahun 2026 ini adalah di awal tahun cash flow kita itu tidak mencukupi untuk memenuhi ketentuan kita terhadap kewajiban pihak ketiga,” tuturnya.

Menurut Sunggono, kewajiban pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga termasuk belanja wajib. Ia menyebut pos tersebut memiliki sifat mengikat dalam ketentuan penganggaran, sebagaimana belanja gaji.

“Kewajiban penyelesaian utang kepada pihak ketiga itu merupakan belanja wajib juga, sama seperti belanja gaji. Belanja wajib mengikat dalam ketentuan penganggarannya,” sebut Sunggono.

Untuk memastikan proses pinjaman sesuai ketentuan, Pemkab Kukar telah melakukan konsultasi dengan sejumlah lembaga. Ia mengaku terlibat langsung dalam proses tersebut dan telah beberapa kali melakukan konsultasi.

“Saya termasuk pelaku di proses itu, kita ke OJK seingat saya setidaknya ada 2-3 kali. Ke Kementerian Dalam Negeri Dirjen Keuangan Daerah, juga pernah ke Kementerian Keuangan, dan juga tentu ke Bankaltimtara,” pungkasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]