Kaltim
Perjuangan Warga Genting Tanah Jaga 4.470 Hektar Hutan Gambut Kini Diperkuat Dana Karbon
KUTAI KARTANEGARA, Kaltimtoday.co - Perjuangan warga Desa Genting Tanah, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam mempertahankan kawasan hutan rawa gambut kini mendapat dukungan pendanaan karbon internasional. Upaya konservasi mandiri seluas 4.470 hektar yang dirintis sejak 2018 tersebut mulai terintegrasi dengan skema pembagian manfaat penurunan emisi.
Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Genting Tanah, Anton Suparto, mengisahkan pengajuan legalitas kawasan hutan desa dimulai pada 2018. Setelah melalui proses panjang, surat keputusan penetapan Hutan Desa Luah Tanjung akhirnya diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2020.
"Kita ajukan tahun 2018 lalu dan tahun 2020 SK Hutan Desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan keluar," kata Anton kepada Kaltim Today, 25 Oktober 2026.
Menurut Anton, langkah mengamankan legalitas hutan tersebut didorong oleh keinginan warga menyelamatkan sumber penghidupan. Selama ini, masyarakat di sekitar Sungai Belayan menggantungkan ekonomi pada hasil tangkapan ikan air tawar yang ekosistemnya sangat bergantung pada kelestarian hutan.
Dalam perjalanannya, kawasan tersebut sempat menghadapi ancaman perambahan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit. Warga berupaya keras mencegah alih fungsi lahan agar sumber air dan habitat perkembangbiakan ikan tetap terjaga.
Kawasan Hutan Desa Luah Tanjung dapat diakses dengan menyusuri Sungai Belayan, anak Sungai Mahakam,menggunakan perahu lalu masuk ke sungai kecil Luah Tanjung. Ekosistem ini memiliki lapisan rawa gambut dengan ketebalan mencapai 12 meter di sejumlah titik.
Hutan tersebut ditumbuhi berbagai jenis pohon seperti kapur naga, meranti, dan kelompok damar. Selain berfungsi sebagai cadangan karbon penting dan pengatur tata air, kawasan ini menjadi habitat satwa liar dilindungi, antara lain orang utan, beruang madu, serta owa.
Seiring penetapan status hutan desa, warga setempat menghentikan aktivitas penebangan kayu. Pengurus LPHD kini rutin melakukan patroli pengawasan sebanyak satu hingga tiga kali dalam sebulan, menyesuaikan kondisi ketinggian air sungai.
"Untuk patroli kami ke hutan desa, karena cuma ada satu armada saja," ujar Anton mengenai kendala keterbatasan sarana operasional pengawasan di lapangan.
Selain patroli rutin, LPHD Genting Tanah telah menanam sekitar 3.000 pohon kahoi di kawasan hutan. Mereka juga menyiapkan rencana penanaman lanjutan sebanyak 4.000 pohon berikutnya.
"Yang sudah kami tanam itu 3.000 pohon kahoi. Rencana 4.000 pohon. Jadi mungkin bertambah jadi 7.000 pohon," kata Anton.
Upaya perlindungan hutan tersebut kini diperkuat melalui program Enhancing Access to Benefits while Lowering Emissions (EnABLE). Program ini memperluas akses masyarakat terhadap dana pembayaran penurunan emisi berbasis yurisdiksi Kalimantan Timur (EK-JRP) di bawah skema Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) Bank Dunia.
Indonesia menerima pembayaran kinerja sebesar 110 juta dolar AS atas capaian pengurangan emisi terverifikasi di Kalimantan Timur. Melalui mekanisme Benefit Sharing Plan (BSP), dana tersebut didistribusikan kepada pemerintah daerah, desa, masyarakat adat, hingga kelompok masyarakat di tingkat tapak.
Di Desa Genting Tanah, penyusunan rencana kegiatan dibagi ke dalam kategori performance (kinerja) dan reward(penghargaan). LPHD Genting Tanah masuk dalam kategori penghargaan dengan mengusulkan pengembangan ekowisata hutan desa, pembangunan titian, pengadaan perahu, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Proses penyusunan rencana aksi dikawal oleh Naladwipa Institute yang bermitra dengan Kemitraan. Fasilitator Desa Naladwipa Institute, Afri Saldi Ahmad, menyebutkan pendampingan dimulai sejak Juli 2026 melalui sosialisasi langsung ke tokoh masyarakat dan sesepuh desa.
"Kami sosialisasi apa sih itu dana karbon, kemudian bentuk-bentuk potensi desa, kemudian ekonomi masyarakat yang bisa didukung oleh program ini," kata Afri.
Selain sektor kehutanan, pemetaan potensi ekonomi warga turut menyasar Kelompok Seraung Daun Biru yang memproduksi topi tradisional khas Dayak dari hasil hutan bukan kayu. Ketua Kelompok Seraung Daun Biru, Eni,mengatakan usaha kerajinan beranggotakan 10 hingga 11 orang tersebut sudah berjalan sekitar dua dekade.
Kaum laki-laki bertugas mencari bahan baku rotan dan dedaunan di hutan desa yang terjaga kelestariannya, sementara kaum perempuan merangkainya menjadi seraung. Eni menilai pendampingan program dan rencana dukungan peralatan produksi memberi dampak positif bagi kelangsungan usaha kelompoknya.
"Iya, sangat membantu," ujar Eni menanggapi manfaat pendampingan tersebut.
Dalam berita acara rencana aksi desa, Kelompok Seraung Lestari dan Seraung Daun Biru masuk dalam kategori kinerja.Keduanya mengusulkan pelatihan pemasaran, pelatihan public speaking, serta pengadaan mesin jahit, setrika, kain bludru,dan manik-manik.
"Targetnya paling tidak kita akan meningkatkan produktivitas dan penghasilan ibu-ibu seraung. Selain bantuan itu, kita juga memberikan nanti pelatihan peningkatan kapasitas dan pemasaran. Karena pada hari ini itu yang kita lihat yang mereka butuhkan," kata Afri.
Selain LPHD dan perajin seraung, sejumlah kelompok masyarakat lain turut menyusun usulan kegiatan ekonomi rendah karbon dan pencegahan kebakaran. Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Kelompok Tani Peduli Api mengusulkan pengadaan mesin pemadam kebakaran portabel, alat pelindung diri (APD), serta motor pemadam.
Kelompok nelayan Nangka Jawa Permai dan Tanjung Indah mengusulkan pembukaan jalur nelayan serta bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan. Sementara Kelompok Budidaya Ikan Harapan Bersama dan Harapan Kami merencanakan pengembangan budi daya ikan kolam terpal serta keramba.
Kelompok Wanita Tani juga mengusulkan pengembangan hortikultura dan paket hidroponik, sedangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial mengajukan mesin pengolahan kerajinan rotan dan bambu.
Afri menjelaskan seluruh rancangan anggaran biaya (RAB) kegiatan kelompok kini hampir rampung dan tinggal menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur terkait penetapan penerima manfaat.
"Sudah hampir 80 persen RAB-nya sudah jadi, tinggal menunggu proses akhir, yang mana dari SK Gubernur. Ketika SK Gubernur sudah kita dapat, kita akan approve rencana aksinya ke portal MMF untuk bantuan bahan dan alat produksi teman-teman seraung," jelas Afri.
Ketua Center for Social Forestry (CSF) Universitas Mulawarman, Emi Purwanti, menegaskan bahwa skema pembagian manfaat dana karbon memang dirancang fleksibel untuk mendukung mata pencaharian alternatif warga guna mengurangi tekanan terhadap hutan.
"Kalau ada sektor perikanan yang bisa dikembangkan di desa, FCPF juga bisa mendukung penguatan sektor perikanannya. Kalau ada kelompok perempuan pengrajin di desa, itu juga bisa didukung," kata Emi.
Melalui sinergi pendanaan internasional dan penguatan ekonomi lokal, warga Genting Tanah diharapkan mampu menjaga kelestarian ekosistem rawa gambut secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
[TOS]
Related Posts
- Kantongi 15 Dukungan, Nabil Husein Selangkah Menuju Kursi Ketua PSSI Kaltim
- Ketua DPRD Kukar Minta Pemulihan Lahan Bekas Karhutla Dilakukan Secara Terencana
- PWYP Indonesia Desak Hasil Penertiban Tambang Ilegal Dikembalikan Jadi Hutan
- Sambut 1.516 Peserta MTQH Kaltim, Sekda Kukar Dorong Peluang Promosi Wisata Daerah
- Lantik 35 Pejabat Pemkab Kukar, Bupati Aulia Minta Langsung Tancap Gas









