Kaltimtoday.co,Samarinda - Rapat Koordinasi Percepatan Pemindahan Pusat Pemerintahan Samarinda dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Samarinda Sugeng Chairuddin, Senin (21/10/2019) di Ruang Rapat Sekda Lt. III Balaikota Samarinda.

Latar belakang rakor ini antara lain untuk menindak lanjuti rencana Pemindahan Pusat Pemerintahan Samarinda yang tertunda karena kajiannya sudah dilakukan 5 tahun yang lalu.

“Sebenarnya kajian rencana Pemindahan Pusat Pemerintahan Samarinda sudah 5 tahun yang lalu dan sudah masuk dalam RPJP Samarinda. Oleh karena itu, saya mengambil inisiatif untuk membentuk tim percepatan ini dan langsung saya ketuai,” terang Sugeng.

Rencana perpindahan ini juga sejalan dengan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam. Untuk Samarinda sendiri, perpindahan ini juga bisa memecah kemacetan di tengah kota yang semakin berkembang pesat.

Menurutnya, kondisi Balai Kota sekarang sekitar 7,3 hektar juga dirasa sudah terlalu kompleks, baik parkiran yang semakin tidak bisa tertampung ditambah masalah lainnya.

“Meski nanti sudah pindah, kami mengharap Balaikota ini juga masih milik Pemkot Samarinda dengan peruntukan RTH Hutan Kota. Balai Kota ini juga diusulkan bisa menjadi cagar budaya, juga difungsikan sebagai museum, bisa juga sebagai ruang pameran baik UKM dan sebagainya. Itu beberapa rencana kami ke depan,” ujar Sugeng.

Kedepannya, tim ini akan terus berkomunikasi melalui diskusi-diskusi, baik dengan OPD terkait juga narasumber tenaga ahli dari nasional.

“Output dari tim ini adalah telaah dari Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang untuk memilih 3 kriteria dengan pertimbangan-pertimbangan tenokrasi, baik dari sisi kontur tanah, sisi hukum dan lainnya. Pada 2020 kami ingin sudah ada master plan seperti penyiapan lahan pembangunan infrastruktur dan pendukung lainnya, sehingga pada 2021 kami sudah mulai pematangan lahan dan pembangunan infrastruktur. Pada 2022 secara bertahap sudah bisa dilakukan, sehingga begitu ibu kota pindah ke Penajam, Pemkot Samarinda juga pindah. Supaya kelihatan nuansa ibu kotanya,” jelasnya.

Sementara itu, ada 3 pilihan lokasi yang nantinya akan di pilih oleh wali kota Samarinda, yaitu Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Makroman Kecamatan Sambutan, Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara.

“Dalam tim ini kapasitas kami bukan untuk memilih dan menentukan lokasi perpindahan. Karena wali kota sendiri yang akan memilih. Permintaan wali kota ingin nanti suatu kawasan ada rumah-rumah adat seperti di Banjarmasin," pungkasanya.

Dia melanjutkan, tim ini fokus untuk mendalami 3 lokasi tersebut, yaitu plus minusnya mulai dari topografi, kondisi tanah, air, dan lainnya. Yang tidak kalah penting dalam menyusun master plan nantinya adalah membuat kanal banjir yang mengelilingi pusat pemerintahan, sehingga arah airnya langsung dibuang ke Sungai Tempurung.

Adapun yang masuk dalam tim Percepatan Pemindahan Pusat Pemerintahan Samarinda adalah Kepala OPD terkait dibantu Pokja Tim Perencana, Pokja Tim Teknis Pelaksana. Rakor itu sendiri dihadiri Asisten III, Kepala Bappeda, Kepala Pertanahan, Sekretaris Diskominfo, Sekretaris PUPR, mewakili BPBD, Perkim, DLH, Dishub, Hukum, Sekretaris Bappeda, Kabid Praswil Bappeda.

[KMF5 | RWT | ADV]