Daerah

Tiga Proyek MYC Rp1,24 Triliun Disiapkan, APBD Kaltim Terikat hingga 2029

Claudius Vico Harijono — Kaltim Today 17 November 2026 14:00
Tiga Proyek MYC Rp1,24 Triliun Disiapkan, APBD Kaltim Terikat hingga 2029
Sekda Kaltim, Sri Wahyuni setelah berkoordinasi terkait rencana MYC ke DPRD Kaltim. (Vico/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur mengunci anggaran sebesar Rp1,24 triliun melalui skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) dalam APBD 2027 menuai perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.

Skema pembiayaan yang dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Terlebih, komitmen anggaran yang diusulkan akan mengikat APBD selama tiga tahun, di tengah kapasitas keuangan daerah yang cenderung fluktuatif.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan, terdapat tiga proyek yang diusulkan masuk dalam skema MYC. Dua di antaranya merupakan pembangunan jalan untuk membuka konektivitas antardaerah, sedangkan satu proyek lainnya berupa pengembangan rumah sakit daerah.
Dua proyek jalan tersebut meliputi pembangunan Jalan Sotek-Bongan dan Jalan Gerunggung-Kepala Telake.

"Jalan Sotek-Bongan dan Jalan Gerunggung-Kepala Telake," ujarnya seusai rapat bersama Banggar DPRD Kaltim di Kompleks DPRD Kaltim, Senin (16/11/2026) malam.

Jalan Sotek-Bongan diproyeksikan menjadi akses alternatif yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan Kutai Barat. Ruas ini juga diharapkan membuka konektivitas Kaltim menuju Kalimantan Utara.

Sementara itu, Jalan Gerunggung-Kepala Telake akan menghubungkan Kutai Barat dengan Kabupaten Paser sekaligus membuka akses menuju Kalimantan Tengah dan mempermudah perjalanan ke Kalimantan Selatan.

Sri menilai, pembangunan kedua ruas jalan tersebut tidak hanya berdampak pada konektivitas wilayah, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi baru. Daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses diharapkan berkembang menjadi kawasan transit antardaerah.

"Melalui dibukanya akses ini bisa membawa efek berkelanjutan karena adanya koneksinya dan bisa menjadi area transit. Itu alasannya diusulkan," kata dia.

Adapun proyek ketiga adalah pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin (AMS) II di Samarinda, yang sebelumnya dikenal sebagai Rumah Sakit KORPRI.

Ketiga proyek tersebut membutuhkan pembiayaan total Rp1,24 triliun. Nilai itu mengalami penyesuaian dari usulan awal sebesar Rp1,28 triliun setelah Gubernur Kaltim meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Jalan Gerunggung-Kepala Telake.

Secara terperinci, pembangunan Jalan Sotek-Bongan membutuhkan anggaran Rp241,98 miliar. Sementara Jalan Gerunggung-Kepala Telake dialokasikan Rp556,98 miliar.

Kedua proyek jalan tersebut direncanakan berlangsung selama 30 bulan. Adapun pengembangan RSUD AMS II membutuhkan anggaran Rp444,832 miliar dengan durasi pembiayaan 36 bulan.

"Pembiayaan diusulkan dikunci dalam APBD dari 2027 hingga 2029," jelas Sri.

Menanggapi kekhawatiran mengenai beban fiskal, Sri memastikan penguncian anggaran melalui MYC tidak akan mengambil porsi dari pos belanja lain. Menurutnya, pembiayaan tersebut bersumber dari alokasi belanja infrastruktur daerah.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027 yang masih dibahas, belanja infrastruktur diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp272,6 miliar diusulkan untuk dialokasikan melalui skema MYC.

Selanjutnya, alokasi pembiayaan MYC pada 2028 diproyeksikan mencapai Rp488,59 miliar. Angka serupa juga disiapkan untuk tahun anggaran 2029.

"Sebenarnya tak akan mengganggu fiskal karena penandaan anggaran MYC ini bersumber dari belanja infrastruktur daerah. Bukan anggaran lain," tegasnya.

Sri juga beralasan, kontrak tahun jamak dapat memangkas waktu persiapan proyek yang selama ini harus berulang dalam pola penganggaran tahunan.

Menurutnya, setiap tahun pemerintah membutuhkan waktu untuk proses lelang, persiapan penyediaan material, hingga penyelesaian administrasi. Melalui MYC, tahapan tersebut dapat dilakukan lebih efisien karena kepastian pembiayaan sudah disiapkan sejak awal.

"Kalau per tahun ada waktu persiapan paling cepat tiga bulan. Sementara jika lewat MYC waktu itu bisa dipangkas. Kalau tiga tahun berarti kita hemat waktu sekitar sembilan bulan," ungkapnya.

Meski pembiayaan dirancang hingga 2029, Sri menegaskan masa pengerjaan proyek tidak harus berlangsung sampai akhir periode kontrak. Seluruh pekerjaan tetap berpeluang diselesaikan lebih cepat apabila tahapan pelaksanaan berjalan sesuai rencana.

[RWT]



Berita Lainnya