Kaltimtoday.co - Usai membuka Kemah Dewan Kerja Pramuka Tingkat Daerah Kalimantan Timur di Bumi Perkemahan Mayang Mengurai 2, Kabupaten Berau, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji memilih pulang ke Samarinda melalui jalur darat. Dalam perjalanan panjang mulai dari Tanjung Redeb, Kelay, Muara Wahau hingga Sangatta, Wagub mengaku terkejut melihat banyaknya truk pengangkut crude palm oil (CPO) yang melintasi jalur tersebut. 

Menurut Seno Aji, dari puluhan truk yang ditemui, hanya sebagian kecil yang menggunakan plat kendaraan Kalimantan Timur (KT). Padahal, kendaraan-kendaraan itu beroperasi setiap hari di wilayah Kaltim.

“Plat nomor yang saya lihat ada AB, B, DD, DP, dan lainnya. Yang pakai KT mungkin hanya sekitar 5–7 persen,” ujar Seno Aji saat melaporkan hasil perjalanannya kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud (Harum) dalam kegiatan Morning Briefing di Kantor DPMPD Kaltim, Senin (17/11/2025).

Selain persoalan plat kendaraan, Wagub juga menyoroti kondisi jalan yang rusak parah di sekitar Kecamatan Kelay. Ia menyebut terdapat sekitar 30–35 kilometer ruas jalan yang mengalami kerusakan, dan jalur tersebut merupakan rute harian truk-truk pengangkut CPO. 

Melihat kondisi tersebut, Seno Aji mendorong agar dilakukan penertiban secara persuasif oleh Dinas Perhubungan, Bapenda, dan Samsat. Tujuannya adalah memastikan perusahaan pemilik truk segera memindahkan nomor plat kendaraan ke KT, sehingga pembayaran pajak kendaraan dapat masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim.

Ia menambahkan bahwa jika saat ini belum ada dasar regulasi yang mengatur langkah tersebut, pihaknya siap menyiapkan peraturan gubernur sebagai payung hukum awal sebelum dibahas menjadi peraturan daerah.

Selain itu, Wagub juga meminta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) agar segera melakukan perbaikan pada ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan tersebut.

Gubernur Harum turut mendukung langkah penertiban plat kendaraan truk CPO menjadi KT. Ia meminta instansi terkait bergerak cepat dengan tetap memperhatikan kelancaran kegiatan usaha.

“Segera lakukan penertiban secara persuasif dan edukatif kepada perusahaan agar memindahkan plat ke KT. Tapi jangan sampai menghambat operasional mereka,” tegas Gubernur.

[RWT]